1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Pemerintahan Perancis Mulai Bertugas

Perancis telah membentuk pemerintahannya, yang diharapkan “berbeda” dan lebih transparan. Dalam kebijakan Eropa, tampaknya akan terjadi konfrontasi dengan Jerman.

Dengan pengurangan gaji yang simbolik dan pernyataan komitmen kepada Eropa, pemerintah baru Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault secara resmi mulai bekerja. Selain itu juga diperintahkan dilakukannya pemeriksaan anggaran. Laporan audit diharapkan dapat diselesaikan sampai tanggal 1 Juni mendatang. Demikian dikatakan juru bicara pemerintahan baru, Menteri Urusan Perempuan Najat Vallaud-Belkacem.

Dengan pengurangan gaji presiden dan menteri sebesar 30 persen berarti Partai Sosialis telah menepati janji kampanyenya. Para menteri yang terpilih juga menandatangani satu kode etik yang diharapkan dapat menghindari konflik kepentingan. Di masa depan, para anggota kabinet tidak diperkenankan untuk menerima hadiah yang bernilai lebih besar dari 150 Euro dan tidak boleh menerima undangan pribadi.

Kebijakan Eropa

Terutama Menteri Luar Negeri Laurent Fabius dan Menteri Keuangan Pierre Moscovici berfokus pada kebijakan Eropa. “Saya percaya pada Eropa, namun kita memerlukan satu Eropa yang berbeda. Eropa yang lebih berorientasi pada pekerjaan,“ dikatakan Fabius. Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, lewat telefon, menyampaikan ucapan selamat kepada rekan Perancisnya dan mengundangnya untuk berkunjung ke Berlin. Menurut keterangan Kementrian Luar Negeri Jerman, kedua menteri luar negeri sepakat untuk bekerjasama yang erat dan intensif.

Juga Menteri Keuangan dan Ekonomi Moscovici menekanakan bahwa masa jabatannya akan disibukkan dengan krisis Yunani dan restrukturisasi Eropa. Dikatakannya, ia akan segera menghubungi rekannya dari Jerman, Wolfgang Schäuble. Yang terpenting, dikatakan Moscovici, adalah adanya keselarasan dengan mitra-mitra Perancis di Eropa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Manuel Valls menegaskan, Perancis akan membuat kebijakan-kebijakan imigrasi yang tidak akan menstigmatisasi kelompok tertentu dan tidak merujuk pada kuota tertentu.

Kamis (17/05), ke 34 menteri Perancis yang baru – setengahnya adalah perempuan – telah mulai pindah ke kantor kementrian mereka masing-masing. Namun belum jelas, berapa lama mereka dapat bertahan di kabinet. Ini tergantung pada hasil pemilu legislatif bulan Juni mendatang. Kepada stasiun TV France 2, Perdana Menteri Ayrault mengatakan, anggota kabinet yang menacolonkan diri dalam pemilu bulan Juni tidak akan tinggal dalam pemerintahan jika mereka tidak terpilih.

yf (dpa/afp/dap)