Pembatasan Kebebasan Unjuk Rasa di Rusia

Sebuah perubahan UU terkait mengenai pertemuan massa, demonstrasi, aksi jalan kaki dan bentuk aksi protes lainnya, telah disahkan parlemen Rusia 22 Oktober lalu.Menurut para pengkritik, perubahan undang-undang menyangkut aksi unjuk rasa di Rusia, akan mempersulit proses permintaan izin untuk melakukan aksi protes.

Ketua gerakan Moskow-Helsinki, Ljudmila Aleksejeva bahkan khawatir bahwa hukuman terhadap aktivis oposisi akan meningkat keras, agar mereka tidak lagi memiliki hak untuk dapat meminta izin melakukan demonstrasi: "Ini jelas bahwa para penguasa hendak memastikan kekuasaannya untuk tahun-tahun pemilihan umum 2011 dan 2012. Mereka pikir, bila orang-orang terkenal mengajukan permohonan demonstrasi, maka makin banyak orang yang akan mengikuti aksi-aksi protes itu."

Tetapi menurut Aleksejeva, perubahan undang-undang itu tidak akan banyak merugikan oposisi. Orang-orang ikut serta dalam sebuah aksi protes bukan karena aksi itu diorganisir oleh seorang tokoh oposisi yang ternama. Jadi mereka ikut berdemonstrasi bukan karena sebuah nama tokoh yang terkenal, melainkan karena mereka ingin mendukung ide dan pesan aksi tersebut, terlepas dari siapa yang mengorganisirnya.. Ke depan hal ini juga sama sekali tidak akan berubah. Demikian Aleksejeva.

Lev Ponomarjov, pemimpin organisasi "Bagi Hak Asasi Manusia" setuju dengan pendapat Aleksejeva. Aktivis HAM yang sering mengajukan permohonan aksi protes itu mengatakan, bahwa dalam banyak kasus ia memang mengorganisir berbagai aksi, karena ia sudah punya pengalaman dalam proses perizinan. Tetapi tugas ini juga dapat diambil alih oleh banyak anggota oposisi. Mereka bisa bergiliran mengajukan permohonan. Perubahan undang-undang itu bahkan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang yang aktif dalam aksi-aksi protes, ujar Ponomarjov. Ia menambahkan bahwa ia toh sudah bosan untuk selalu mengajukan permohonan izin berdemonstrasi dan pergi ke pengadilan. Sudah tiba waktunya kini bagi yang lebih muda untuk menggantinya. Demikian gurau aktivis HAM Rusia, Ponomarjov.

Tetapi ia juga menegaskan bahwa walau begitu, perubahan UU itu harus disikapi secara serius. Karena merupakan sebuah pertanda politis yang jelas dari penguasa di Kremlin. Partai "Rusia Adil" menunjukkan wajah mereka sebenarnya dengan menyetujui perubahan UU tersebut. Dengan begitu membuktikan bahwa mereka bukan oposisi, tambah Ponomarjov: "Anggota parlemen dari Partai "Rusia Adil" berupaya mempertahankan sistem ini, sama seperti Partai "Rusia Bersatu". Sebenarnya mereka kini secara resmi mencurigai orang-orang yang mengorganisir aksi protes dan membatasi ruang gerak mereka."

Di parlemen Rusia Duma, partai yang berkuasa di Kremlin dari Perdana Menteri Vladimir Putin "Rusia Bersatu" memiliki mayoritas sangat besar. Dalam majelis rendah ini juga terdapat Partai Komunis, Liberal Demokrat dari populis kanan Vladimir Shirinovskij dan Partai "Rusia Adil" yang dianggap dekat dengan Kremlin. Perubahan undang-undang yang telah disahkan parlemen itu baru dapat diberlakukan bila telah ditandatangani presiden.

Jegor Winogradow/Christa Saloh

Editor: Asril Ridwan