1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Partai Suu Kyi Menangkan Pemilu Bersejarah

Partai NLD dinyatakan secara resmi sebagai pemenang mayoritas kursi di parlemen Myanmar. Partai Suu Kyi ini berhak untuk memilih presiden baru negara tersebut.

Jumat (13/11), Komisi Pemilu Myanmar mengatakan National League for Democracy (NLD) telah meraih mayoritas kursi 329 dari 664 yang tersedia di parlemen.

Hasil pemilihan Minggu (08/11) masih terus dihitung dan hasil akhir diperkirakan membutuhkan waktu berhari-hari. Namun, hasil yang sudah ada membenarkan kemenangan telak bagi NLD.

Infografik Myanmar Parlament Englisch

Pembagian kursi parlemen Myanmar

Berbicara kepada wartawan hari Kamis (12/11), wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih Ben Rhodes mengatakan: "Ini sebuah momentum bagi rakyat Myanmar. Kami sangat berfokus pada pemilu kali ini. Momen yang kritis dalam mengevaluasi transisi Myanmar yang demokratis."

Rhodes juga mengatakan, Obama akan bertemu dengan presiden Myanmar dalam rencana kunjungannya ke Asia bulan ini.

Sekjen PBB Ban Ki Moon juga menyambut kemenangan partai Suu Kyi, namun juru bicara Ban, Stephane Dujarric menambahkan: "Ia menyayangkan adanya jumlah besar suara dari masayarakat minoritas, khususnya Rohingya, yang dilarang untuk memberi suara dan beberapa bahkan didiskualifikasi sebagai kandidat."

Tonton video 01:49

Pemilu juga tidak mampu mewujudkan Myanmar yang demokratis sepenuhnya. Selain hak 25 persen kursi di parlemen untuk pihak militer, konstitusi negara ini juga melarang sosok seperti Suu Kyi untuk bisa menjadi presiden.

Pasal yang ditulis ulang tersebut, melarang siapa pun dengan pasangan asing atau anak dari pasangan asing untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden Myanmar. Kedua anak laki-laki Suu Kyi berwarga negara Inggris, sama seperti mendiang suaminya.

Namun, Suu Kyi telah mengatakan, jika partainya menang ia tetap akan berperan sebagai pemimpin negara Myanmar. Posisinya akan "lebih tinggi dari jabatan presiden."

Pihak militer dijamin akan memperoleh posisi kementerian penting. Selain itu, konstitusi juga memberi militer hak untuk mengambil alih pemerintahan dari kondisi tertentu. Perekonomian juga masih di tangan militer berkat kepemilikan perusahaan induk.

vlz/yf (rtr, afp, twitter)

Laporan Pilihan