Parlemen Eropa Batalkan Perjanjian Acta
4 Juli 2012
Anti Counterfeiting Trade Agreement disingkat Acta. Jarang sebuah perjanjian yang dikeluarkan Uni Eropa begitu kontroversial. Awal tahun ini puluhan ribu orang menggelar aksi protes di jalanan. Dengan Perjanjian Acta seluruh 27 negara anggota Uni Eropa dan 12 negara lainnya ingin mengatur secara mengikat tindakan memerangi pelanggaran hak cipta.
Pada dasarnya perlindungan hak cipta lintas batas sudah diatur dalam Perjanjian Trips tahun 1994 di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Perjanjian Acta yang ditolak oleh Parlemen Eropa Rabu (04/07) diharapkan memberi landasan internasional untuk penerapan perjanjian hukum tersebut. Gagasan pembentukan Acta datang dari Amerika Serikat dan Jepang.
Awalnya Acta memiliki rencana yang bertujuan baik yakni terutama meredam impor barang-barang bermerek palsu dari timur jauh dan menciptakan standar internasional dalam perang melawan pelanggaran hak cipta di internet. Misalnya dalam mengunduh data video dan musik. Akibat pemalsuan produk saja di Eropa terjadi kerugian 8 milyar Euro setiap tahunnya.
Penentang Acta mengritik bahwa perjanjian itu diputuskan di balik pintu tertutup tanpa melibatkan masyarakat. Dan terbentuk di bawah tekanan sejumlah kelompok kepentingan, terutama industri film dan musik Amerika Serikat.
Acta dikritik karena banyak ketentuan tidak dirumuskan dengan jelas dan oleh karenanya dapat interpretasikan terlalu luas. Dari situ para kritisi mengkhawatirkan adanya pembatasan kebebasan di internet dan memperingatkan pembatasan hak warga dan konsumen.
Sementara pendukung Acta memperingatkan, tanpa perlindungan hak kekayaan intelektual yang tegas, kerugian ekonomi akibat pembajakan produk dan merek akan mencapai jumlah amat besar.
DK/AS (dpa,afp)