1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Oposisi Ukraina Tetap Tuntut Yanukovich Mundur

Pergerakan terjadi pada perebutan kekuasaan di Ukraina. Parlemen membahas amnesti bagi lawan pemerintah yang ditahan. Namun, ini tidak cukup bagi oposisi. Mereka tetap menuntut presiden untuk mundur.

Para demonstran di pusat kota Kiev tidak sepenuhnya menyambut terobosan baru dalam sengketa politik dengan pemerintahan. Tapi mayoritas memutuskan untuk terus melakukan aksi protes. Mundurnya PM Mykola Azarov dan dicabutnya undang-undang represif dirayakan sebagai "kemenangan kecil". Amnesti bagi oposisi yang ditahan juga dianggap sebagai langkah maju. Pimpinan oposisi seperti Vitali Klitschko dari Partai Udar tetap menuntut dijatuhkannya Presiden Viktor Yanukovich.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan pembebasan dari hukuman bagi pihak oposisi. Namun, rincian peraturan tersebut belum jelas. Karena sebagai imbalan pemerintah menuntut pengosongan jalanan dan gedung-gedung di Kiev serta kota-kota lain yang diblokade demonstran. Rabu (29/01/14), parlemen akan membicarakan lebih lanjut dan mengambil keputusan.

Tuntutan pelaksanaan pemilu

Oposisi pro barat yang sejak dua bulan berdemonstrasi melawan pemerintah di Kiev tidak puas dengan semua perubahan tersebut. Demonstran baru akan pulang ke rumah, jika seluruh jajaran pimpinan Ukraina telah diganti. Demikian ujar politisi oposisi Klitschko. Pihak oposisi juga menuntut digelarnya pemilu.

Hingga terbentuknya pemerintahan baru, posisi Azarov untuk sementara diambil alih wakilnya Sergei Arbuzov. Siapa yang kemudian akan menduduki jabatan tersebut masih belum jelas. Arseniy Yatsenyuk dari partai oposisi yang sama dengan Yulia Tymoshenko akhir pekan lalu menolak tawaran pemerintah untuk menjadi kepala pemerintahan Ukraina.

Protes dimana-mana

Saat bentrokan antar demonstran dan pasukan keamanan, setidaknya empat orang tewas dan ratusan terluka dalam beberapa hari terakhir. Aksi protes di Ukraina sejak akhir November ini dipicu keputusan pemerintah yang menghentikan kerjasama dengan Uni Eropa dan memilih untuk memperkuat hubungan dengan Rusia.

vlz/ab (dpa, rtr)

Laporan Pilihan