Korban Serangan 9/11 Bisa Tuntut Arab Saudi
18 Mei 2016
Seluruh anggota Senat menyatakan setuju Selasa (17/05), juga semua senator dari Partai Demokrat, yang jadi partai Presiden Barack Obama. Dengan UU tersebut, korban serangan teror 11 September 2001 di AS bisa menuntut ganti rugi dari pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi yang marah karena keputusan Senat tersebut dan khawatir itu akan jadi UU resmi, mengeluarkan ancaman, akan menjual semua asetnya di AS. Aset tersebut mencakup sekitar $750 trilyun yang ditanamkan pada sektor ekonomi dan industri AS.
Rancangan UU yang dikenal dengan sebutan Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) atau keadilan untuk menentang dukungan atas aksi terorisme ditentang sepenuhnya oleh pemerintah AS di bawah Presiden Barack Obama. Rancangan itu masih harus disetujui House of Representatives, atau dewan perwakilan negara bagian, yang bersama Senat menjadi dua bagian yang membentuk Kongres AS.
Presiden pasti memveto
Presiden Barack Obama sebelumnya sudah menyatakan akan memveto rancangan tersebut. Obama berargumentasi, langkah itu bisa membahayakan warga AS yang tinggal di luar negeri. Mereka juga bisa terkena sangsi hukum serupa.
Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat yang mendukung rancangan tersebut, dan mengutip pernyataan dalam rancangan UU: keluarga korban serangan teror harus bisa mengajukan tuntutan terhadap yang bertanggungjawab, walaupun itu sebuah negara.
Schumer juga menyatakan tidak khawatir akan veto dari Obama. Ia memperkirakan, Senat akan mendapat dukungan dua pertiga suara di Kongres, sehingga veto presiden akan gagal. "Kami pikir, argumentasi itu tidak akan disokong," kata Schumer mengomentari posisi Gedung Putih.
Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest mengatakan, kompromi apapun tidak akan memuaskan presiden. "Setelah mengungkap kekhawatiran presiden, sulit membayangkan bahwa presiden akan menandatangani UU tersebut," kata Earnest di depan reporter.
Implikasi buruk bagi Arab Saudi
Senator John Cornyn dari Partai Republik yang juga mendukung rancangan UU mengatakan, rancangan UU tersebut tidak secara spesifik menyasar Arab Saudi. Tetapi ia juga memberikan petunjuk akan adanya 28 halaman laporan penyelidikan serangan teror 9/11 yang masih dirahasiakan belum dipublikasikan oleh pemerintah.
Menurutnya, bagian itu bisa berimplikasi buruk terhadap pemerintah Arab Saudi. Sedangkan politisi lain yang sudah membaca 28 halaman rahasia tersebut berpendapat, jika sudah diterbitkan, informasi di dalamnya bisa menghentikan desas-desus yang merebak selama ini.
Osama bin Laden dan para pendukungnya yang melaksanakan serangan 9/11 adalah warga negara Arab Saudi. Tapi pemerintah Arab Saudi selalu menyangkal keterlibatan apapun dalam serangan, yang menyebabkan sekitar 3.000 orang tewas.
Senator John McCain dari Partai Republik, yang mengepalai Armed Services Committee, juga memperingatkan, UU seperti itu akan mengucilkan Arab Saudi, yang selama ini dianggap sekutu terpenting AS di Timur Tengah.
ml/as (twitter, AP, Reuters, dpa)