1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Negara OECD Sepakati Pemberantasan Tindak Penggelapan Pajak

24 Juni 2009

20 negara industri terkemuka dunia hari Selasa (24/06) menantikan hasil nyata dari Konferensi Pajak Internasional Organisasi untuk Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi OECD di Berlin.

https://p.dw.com/p/IaSg
Menteri Keuangan Swiss Hans-Rudolf Merz.
Menteri Keuangan Swiss Hans-Rudolf Merz.Foto: AP

Hubungan Jerman dan Swiss mendingin sejak kuartal terakhir tahun lalu. Sengketa mengenai surga pelarian uang dan pajak antara kedua negara menyebabkan perang kata-kata. Tepatnya sejak menteri Keuangan Jerman Peer Steinbrück membandingkan Swiss dengan Indian di Amerika, yang harus digertak kavaleri supaya bisa diajak kerjasama. Ketua Partai Sosial Demokrat jerman SPD Franz Müntefering bahkan mengancam dengan pengerahan militer, walau pun hal seperti itu tidak pernah dilakukan lagi masa kini. Ancaman itu dianggap serius oleh Menteri Keuangan Swiss Hans-Rudolf Merz.

"Generasi yang dulu kenyataannya benar-benar mengirimkan militer ke negara tetangga dan menduduki negara tetangganya. tepat dalam masa seperti itu, kerahasiaan bank di Swiss mendapat pembenaran. Di masa itu, banyak kekayaan orang Yahudi dan Jerman, di bawah perlindungan kerahasiaan bank, dialihkan ke Swiss. Sinis sekali jika sekarang mengancam dengan militer dan saya tidak dapat menerimanya,“ kata Merz.

Hal tersebut diungkapkan Merz kepada rekan sejawatnya dari Jerman Steinbrück, menjelang pertemuan puncak perpajakan dari Organisasi untuk Kerjasama dan Ekonomi Pembangunan OECD. Merz mengungkapkan Senin malam lalu (22/06) di Berlin, kini saat yang tepat untuk membicarakannya secara lugas. Pada akhir pembicaraan, suasana beku telah mencair, masalah telah diselesaikan. Ini dipicu kesiapan Swiss untuk bersikap konstruktif dalam pemberantasan penggelapan dan penipuan pajak di masa depan.

19 negara industri terkemuka anggota OECD di Berlin menyepakati rencana ini. Termasuk negara yang dianggap surga penggelapan pajak dan berada dalam daftar abu-abu negara yang tidak kooperatif menurut OECD. Menteri Keuangan Jerman Peer Steinbrück menyebut deklarasi penutup konferensi itu patut dicatat.

"Awalnya ada kesiapan negara-negara ini, yang berbeda dengan sebelumnya, untuk mengakui etik dan standar OECD. Sekarang kami menantikan pernyataan lebih lanjut, termasuk perubahan perjanjian sistem perpajakan ganda. Saya juga ingin melontarkan pujian untuk negara-negara ini, yang telah bersikap kooperatif dan konstruktif dalam perdebatan dan di dalam persiapan konferensi. Untuk itu saya berterima kasih kepada Austria, Luksemburg dan Swiss,“ ujar Steinbrück.

Sejak KTT G-20 di London, terjadi perubahan dalam tema sengketa pajak internasional. 84 negara kini tergabung dalam satu haluan. Dalam pertemuan di Berlin, negara anggota Uni Eropa dan OECD sepakat untuk menyusun sanksi dan saling mengawasi satu sama lain. Di masa depan, menurut Steinbrück, tidak lagi hanya memeriksa insitusi keuangan yang dinilai tidak kooperatif.

"Kami tidak hanya memeriksa institusi keuangan di luar negeri, tapi untuk pertama kalinya kami juga memeriksa konstruksi keuangan secara keseluruhan, baik itu yayasan, perusahaan yang tidak punya kegiatan, yang membuka peluang bagi penggelapan dan penipuan pajak. Artinya, kami tidak hanya melakukan tindakan berdasarkan wilayah geografis, tapi juga berdasarkan konstruksi hukum kemasyarakatan, dan keuangan, yang beraktivitas merugikan negara kami,“ tuturnya.

Mulai bulan Juli tahun ini, Jerman dan Swiss hendak memulai perundingan mengenai kerjasama pemberantasan penggelapan dan penipuan pajak. Awalnya akan ditetapkan informasi apa saja yang di masa depan akan disampaikan Swiss kepada pemerintah Jerman. Menteri Keuangan Swiss Hans-Rudolf Merz menegaskan, yang akan disampaikan adalah informasi mengenai mereka yang dicurigai menyembunyikan uangnya di Swiss, guna menghindar dari kewajiban pajak di Jerman. Sementara kerahasiaan bank di Swiss tetap dijaga.

Sabine Kinkartz/Luky Setyarini

Editor: Agus Setiawan