Militer Thailand Bangun Kepercayaan Muslim

Suasana ketidakpastian dan ketakutan mewarnai empat provinsi di selatan Thailand yang mayoritas penduduknya muslim. Pattani, Yala, Songkhla dan Narathiwat. Sejak eskalasi terakhir pemberontakan, tahun 2004, lebih dari 3000 orang tewas di empat provinsi itu.

Selama bertahun-tahun militer dituduh para aktivis HAM melakukan tindak kekerasan di sana. Status darurat di selatan memberi militer kekuasaan luas dan kekebalan. Permusuhan dan tidak percaya terhadap militer menyebar di kalangan komunitas muslim terbesar di selatan Thailand. Para kelompok hak asasi menyerukan pada pemerintah agar segera bertindak.

Sejak 2006, militer Thailand berupaya banting kemudi untuk meraih simpati dan dukungan komunitas muslim setempat. Pemerintah menghabiskan lebih dari 3 miliar dolar untuk mendorong ekonomi dan keamanan di selatan. Ke 4 provinsi itulah, militer Thailand mengerahkan 30 ribu tentara berbekal program pembangunan guna meredakan pemberontak muslim.

Militer berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat, kata Letnan Jendral Pichet Wisaijorn. Ia mengawasi program yang dijalankan Komando Operasi Keamanan Internal, ISOC.

"Masalah di wilayah selatan adalah rasa percaya. Sekarang kami bisa membangun rasa percaya masyarakat. Kami terus menerus berdialog dengan rakyat. Dengna begitu, kami dapat menangani apa yang menjadi masalah", kata Pichet.

Militer membangun pusat pelatihan di provinsi Pattani. Ratusan peserta dilatih untuk meningkatkan hasil panen, merawat kolam ikan, beternak ayam dan membuat pupuk alam untuk menekan biaya.

Kolonel Attadet Mattanom, jurubicara ISOC di Thailand selatan, berharap program-program itu dapat meningkatkan ekonomi setempat dan meredakan kekerasan sektarian.

Ia mengatakan, "Di kawasan ini kami mencoba membantu warga muslim yang merupakan mayoritas penduduk. Hidup mereka layak, kami hanya mencoba melengkapinya. Jika mereka berkecukupan untuk menjalani hidup menurut ajaran agama, maka mereka puas."

Namun sejumlah pihak melontarkan pertanyaan tentang kebijakan militer termasuk penempatan tentara dalam jumlah bear di kawasan tersebut.

Angkhana Neelapaichit, ketua kelompok kerja Keadilan untuk Perdamaian mengatakan, warga setempat harus memiliki pengaruh lebih banyak untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan.

"Saya sarankan, setiap proyek harus datang dari masyarakat akar rumput. Bukan hanya dari bawah ke atas, tapi juga sebaliknya, karena kita butuh partisipasi seluruh masyarakat. Kita harus tanya apa yang ingin rakyat lakukan, bukan apa yang kita ingin agar mereka lakukan. Kita harus tanya pada rakyat", kata Angkhana.

Pemerintah Thailand mulai mengalihkan lebih banyak kontrol ke tangan sipil terhadap pembangunan di kawasan selatan. Sebuah badan akan dibentuk dibawah pengawasan kantor PM. Jurubicara pemerintah menyatakan yakin, militer akan mendukung langkah baru itu.

Ron Corben/ Renata Permadi

Editor: Hendra Pasuhuk