1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Militer Cina-India Sepakat Redakan Tensi di Perbatasan

23 Juni 2020

Setelah bentrokan yang menelan korban puluhan tentara, para petinggi militer Cina dan India bertemu dan sepakat meredakan ketegangan di perbatasan Himalaya.

https://p.dw.com/p/3eD1K
Ladakh
Ladakh hotspot konflik berdarah antara India dan CinaFoto: DW/S. Ghosh

Para petinggi militer Cina dan India pada Selasa (23/06) mengonfirmasi bahwa mereka telah mengadakan pertemuan untuk meredakan ketegangan di perbatasan di Himalaya. Pertemuan yang terjadi pada Senin (22/06) ini menjadi pembicaraan pertama yang digelar kedua pihak sejak pecahnya konflik berdarah di perbatasan Himalaya yang menewaskan sedikitnya 20 orang tentara India tanggal 15 Juni lalu. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan bahwa "kedua pihak telah bertukar pandangan secara jujur dan mendalam tentang isu-isu penting terkait kontrol perbatasan saat ini dan setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mendinginkan situasi." 

Sementara pihak militer India mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pembicaraan tingkat komandan... diadakan di Moldo dalam suasana yang ramah, positif dan konstruktif. Ada kesepakatan bersama untuk melepaskan diri (dari konflik)." 

Zhao Lijian juga membantah spekulasi yang dilontarkan oleh seorang menteri pemerintah India bahwa ada sedikitnya 40 tentara Cina yang tewas dalam bentrokan pada 15 Juni lalu. "Saya bisa memberi tahu Anda bahwa sebenarnya ini adalah informasi yang salah," ujar Zhao Lijian, Selasa, dalam pengarahan informasi harian.  

India mengatakan bahwa 20 orang tentaranya tewas, sementara Cina belum mengeluarkan informasi jumlah korban yang jatuh dari pihaknya. 

Upaya deeskalasi konflik perbatasan 

Para petinggi militer dari India dan Cina mengadakan pertemuan pada hari Senin (22/06) guna mencoba meredakan ketegangan di perbatasan yang disengketakan di wilayah Himalaya. Kedua pihak telah bersitegang di beberapa lokasi sepanjang perbatasan de facto kedua negara, yang dikenal sebagai Garis Kontrol Aktual (LAC). Zhao Lijian mengatakan dalam sebuah pengarahan di Beijing pada hari Senin bahwa kedua pihak saat ini berkomunikasi lewat saluran diplomatik dan militer. 

Seorang sumber di pemerintah India mengatakan para petinggi militer bertemu di Ladakh di daerah Moldo, di sisi wilayah Cina. Sementara sumber lain di pemerintahan India mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam, dan pihak India mendorong Cina agar menarik pasukannya kembali ke tempat asal mereka pada bulan April. 

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan militer tingkat tinggi kedua sejak tanggal 6 Juni, ketika India dan Cina sepakat untuk menarik kembali pasukan mereka dalam upaya untuk meredakan ketegangan. 

Dalam putaran pembicaraan sebelumnya, Cina juga telah meminta India untuk menghentikan semua pekerjaan konstruksi di wilayah yang disengketakan. Tetapi kemudian pada Senin (15/06) pecah bentrokan antara militer kedua negara dengan menggunakan senjata seperti batu, batang logam dan tongkat kayu di Lembah Galwan. 

India menuduh Cina mengirim ribuan tentara ke wilayah Lembah Galwan dan menuduh Cina menempati 38.000 kilometer persegi wilayahnya di Ladakh utara. Mereka juga menolak klaim kepemilikan Cina atas Lembah Galwan. 

Pengusaha India serukan boikot perdagangan 

Konfederasi Pedagang Seluruh India (CAIT), yang mewakili sekitar 70 juta pedagang, telah meminta pemerintah federal dan negara bagian India untuk mendukung boikot barang-barang Cina dan membatalkan kontrak pemerintah yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Cina. 

Di negara nagian Maharashtra, pemerintah mengatakan menunda tiga rencana investasi, termasuk dari Great Wall Motor Co. "Dalam keadaan seperti saat ini, kami akan menunggu pemerintah federal untuk mengumumkan kebijakan yang jelas mengenai proyek-proyek ini," ujar Menteri Industri Subhash Desai.  

Cina adalah mitra dagang terbesar kedua India, dengan nilai perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai 87 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,23 triliun pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2019. 

ae/vlz (AP, Reuters, dpa)