Mesir Terancam Kekacauan Politik Baru
15 Juni 2012
Kamis (14/06) malam jajaran pimpinan Dewan Militer Mesir langsung menggelar rapat darurat. Sementara di Lapangan Tahrir Kairo,demonstran berkumpul untuk memprotes keputusan mahkamah konstitusi.
Dua hari sebelum pemungutan suara untuk pemilihan presiden, keputusan Mesir untuk menuju demokrasi mendapat redaman hebat. Hakim Mahkamah Konstitusi Kamis (14/06) membubarkan parlemen Mesir. Lebih dari sepertiga mandat dipilih dengan cara yang tidak sesuai persyaratan, demikian dijelaskan Mahkamah Konstitusi tertinggi di Kairo. Dengan demikian seluruh susunan parlemen tidak legal. Selanjutnya pemilu baru harus dilaksanakan, kata hakim Maher Sami Yusef kepada kantor berita AP.
Pemilihan parlemen pertama sejak tergulingnya mantan presiden Husni Mubarak Februari 2011 dimulai November lalu dan memakan waktu sampai tiga bulan. Sepertiga dari kursi di parlemen dicadangkan untuk kandidat-kandidat independen. Meski demikian anggota partai juga melamar untuk kursi-kursi tersebut. Menurut pandangan mahkamah konstitusi, dengan demikian terjadi pelanggaran aturan dasar keadilan. Dengan keputusan itu hakim mahkamah konstitusi memperkuat keputusan serupa dari instansi lebih rendah.
Ikhwanul Muslimin Berang
Kelompok Islamis Mesir menunjukkan kemarahan atas keputusan hakim tersebut. Saat lepas senja, massa dalam jumlah besar berkumpul di Lapangan Tahrir di Kairo, dimana tahun lalu pemberontakan melawan Mubarak dimulai.
Terutama bagi Ikhwanul Muslimin, pembubaran parlemen merupakan pukulan hebat. Dalam pemilu kelompok itu berhasil memperoleh hampir separuh kursi parlemen. Keberhasilan serupa dalam pemilu baru hampir tidak mungkin. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok itu menimbulkan kesan bagi banyak warga Mesir sebagai kelompok yang haus kekuasaan, yang lebih mengurus masalahnya sendiri ketimbang masalah negara.
Juga diijinkannya Shafik dalam pencalonan presiden merupakan keputusan bermakna. Itu berarti mantan perdana menteri era Mubarak tersebut Sabtu (16/06) dan Minggu (17/06) boleh bersaing dengan Mohammed Mursi. Kandidat dari Ikhwanul Muslimin itu mengatakan, ia tidak puas dengan keputsuan tersebut namun menerimanya.
Pencalonan Shafik yang lama dikenal sebagai orang kepercayaan Mubarak menjadi kontroversi. Karena parlemen mensahkan undang-undang yang melarang pemegang jabatan dalam pemerintahan lama, melamar untuk jabatan presiden.
Di Washington Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memperingatkan agar Mesir mengikuti haluan demokratis. „Kami mengharap penyerahan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.“ Demikian dikatakan Clinton Kamis malam waktu setempat, berdasarkan keterangan stasiun televisiCNN.
DK/AP/dpa