1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Mesir Terancam Kekacauan Politik Baru

Dua hari sebelum pemilihan presiden penentuan, langkah Mesir menuju demokrasi teredam. Mahkamah Konstitusi (14/6) membubarkan parlemen dan membenarkan pencalonan Shafik. Di Kairo warga berdemonstrasi.

epa03264238 Egyptian protesters and security forces are seen outside the Supreme Constitutional Court, in Cairo, Egypt, 14 June 2012. The court on 14 June will review the legality of a law barring senior officials from the regime of deposed president Hosni Mubarak from running for public office. If it upholds the ban, that could see Ahmed Shafik, Mubarak's last premier, barred from standing in this weekend's race, and the possible cancellation of the election - throwing the country's democratic transition into confusion. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

Protes di depan Mahkamah Konstitusi di Kairo

Kamis (14/06) malam jajaran pimpinan Dewan Militer Mesir langsung menggelar rapat darurat. Sementara di Lapangan Tahrir Kairo,demonstran berkumpul untuk memprotes keputusan mahkamah konstitusi.
Dua hari sebelum pemungutan suara untuk pemilihan presiden, keputusan Mesir untuk menuju demokrasi mendapat redaman hebat. Hakim Mahkamah Konstitusi Kamis (14/06) membubarkan parlemen Mesir. Lebih dari sepertiga mandat dipilih dengan cara yang tidak sesuai persyaratan, demikian dijelaskan Mahkamah Konstitusi tertinggi di Kairo. Dengan demikian seluruh susunan parlemen tidak legal. Selanjutnya pemilu baru harus dilaksanakan, kata hakim Maher Sami Yusef kepada kantor berita AP.

Pemilihan parlemen pertama sejak tergulingnya mantan presiden Husni Mubarak Februari 2011 dimulai November lalu dan memakan waktu sampai tiga bulan. Sepertiga dari kursi di parlemen dicadangkan untuk kandidat-kandidat independen. Meski demikian anggota partai juga melamar untuk kursi-kursi tersebut. Menurut pandangan mahkamah konstitusi, dengan demikian terjadi pelanggaran aturan dasar keadilan. Dengan keputusan itu hakim mahkamah konstitusi memperkuat keputusan serupa dari instansi lebih rendah.

Egyptian Opposition lawmakers protest inside Egypt's parliament after parliament late Monday March 19, 2007 approved a controversial set of amendments to the constitution that the opposition has denounced as a blow to democracy in this top U.S. ally in the Mideast. (AP Photo/Hossam Ali)

Anggota parlemen protes keputusan mahkamah

Ikhwanul Muslimin Berang

Kelompok Islamis Mesir menunjukkan kemarahan atas keputusan hakim tersebut. Saat lepas senja, massa dalam jumlah besar berkumpul di Lapangan Tahrir di Kairo, dimana tahun lalu pemberontakan melawan Mubarak dimulai.

Terutama bagi Ikhwanul Muslimin, pembubaran parlemen merupakan pukulan hebat. Dalam pemilu kelompok itu berhasil memperoleh hampir separuh kursi parlemen. Keberhasilan serupa dalam pemilu baru hampir tidak mungkin. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok itu menimbulkan kesan bagi banyak warga Mesir sebagai kelompok yang haus kekuasaan, yang lebih mengurus masalahnya sendiri ketimbang masalah negara.

Juga diijinkannya Shafik dalam pencalonan presiden merupakan keputusan bermakna. Itu berarti mantan perdana menteri era Mubarak tersebut Sabtu (16/06) dan Minggu (17/06) boleh bersaing dengan Mohammed Mursi. Kandidat dari Ikhwanul Muslimin itu mengatakan, ia tidak puas dengan keputsuan tersebut namun menerimanya.

epa03247623 Egyptian presidential candidate Ahmed Shafik waves to the crowds before his press conference, in Cairo, Egypt, 03 June 2012. Egyptians abroad on 03 June began casting their ballots in the run-off of the first presidential election since a popular revolt removed Hosni Mubarak from power last year. More than 586,000 Egyptians in 166 countries are registered to vote and have until 09 June to do so at 141 diplomatic missions in their countries of residence. EPA/KHALED ELFIQI

Ahmed Shafik

Pencalonan Shafik yang lama dikenal sebagai orang kepercayaan Mubarak menjadi kontroversi. Karena parlemen mensahkan undang-undang yang melarang pemegang jabatan dalam pemerintahan lama, melamar untuk jabatan presiden.

Di Washington Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memperingatkan agar Mesir mengikuti haluan demokratis. „Kami mengharap penyerahan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.“ Demikian dikatakan Clinton Kamis malam waktu setempat, berdasarkan keterangan stasiun televisiCNN.

DK/AP/dpa