1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Merkel Dikritik Oposisi Terkait Penanggulangan Krisis Ekonomi

Kanselir Angela Merkel mempresentasikan sasaran pemerintahannya dalam periode kedua di parlemen. Merkel menyebutkan, tugas terpenting pemerintahnya adalah mengatasi krisis ekonomi dan keuangan.

Menlu Jerman Guido Westerwelle (kiri) dan Kanselir Angela Merkel.

Menlu Jerman Guido Westerwelle (kiri) dan Kanselir Angela Merkel.

Rapat kerja pertama parlemen Jerman setelah pembentukannya berlangsung hidup. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pidatonya memaparkan kesepakatan koalisi dan rencana pemerintah hitam-kuning untuk masa legislatif ini.

Katanya, "Kami merasakannya. Jerman saat ini menghadapi ujian pertama sejak penyatuan kembali. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana Jerman akan sanggup keluar dari krisis tepat waktu, dan apakah Jerman akan menjadi lebih kuat dari situasi awal, ketika kita terjerat di krisis ini? Jawabannya terletak di tangan kita. Kita bisa gagal atau kita bisa berhasil, keduanya mungkin. Saya ingin dan kita ingin, kita berhasil."

Dengan rencana lima butir, pemerintah koalisi Uni Kristen Demokrat CDU dan Partai Demokrat Liberal FDP ingin mengeluarkan Jerman dari krisis ekonomi dan keuangan. Dalam sidang kabinet pertama mereka, pemerintah Jerman ingin membuka jalan bagi apa yang disebut undang-undang percepatan pertumbuhan ekonomi, yang akan meringankan beban bagi keluarga.

"Saya ingin, agar kita semua melakukan segala upaya, dengan cepat dan tegas untuk menentukan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih kuat. Merangsang pertumbuhan ekonomi, itulah sasaran pemerintah kami," kata Merkel.

Secara keseluruhan, tahun depan pemerintah koalisi ingin menurunkan pajak senilai 22 miliar Euro. Ketua fraksi SPD Frank Walter Steinmeier dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin oposisi, menuding Merkel bukan lah berencana mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, melainkan ingin menjalankan politik yang populis.

Menurut Steinmeier, keringanan pajak tidak menguntungkan lapisan masyarakat yang terlemah, melainkan kalangan kaya. Lebih lanjut Steinmeier, "Jutaan manusia sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Dan tidak hanya pekerja Opel. Apa yang Anda lakukan? Anda membagikan hadiah kepada konsultan pajak, para ahli waris, dokter dan perusahaan hotel. Saya katakan, jika ini adalah jawaban dari krisis, maka pemerintah salah tempat."

Kritik Partai Hijau juga menuju ke arah yang sama. Ketua fraksi Partai Hijau Jürgen Trittin menjelaskan, bahwa rencana kenaikan tunjangan anak dan keringanan pajak untuk orang tua terutama akan menguntungkan warga yang berpenghasilan tinggi. Tuna karya dan penerima tunjangan sosial tidak akan mendapatkan apa-apa.

"Anak-anak orang kaya diberi imbalan 443 Euro, kelas menengah dengan 200 Euro, sementara anak-anak termiskin tidak mendapatkan apa-apa. Itu bukanlah politik tengah, juga politik yang menyebut dirinya Kristen. Itu merupakan ketidakpedulian sosial. Tega sekali. Itulah koalisi Anda," pungkas Trittin.

Kritik lebih tajam lagi dilontarkan ketua Partai Kiri, Oskar Lafontaine. Dia menuding pemerintah tidak memahami akar krisis ekonomi dan keuangan.

"Kita tidak harus menunggu untuk melihat konsekuensinya. Melainkan kita harus mengenali penyebab krisis keuangan internasional dan akhirnya mengatur pasar keuangan dunia. Dan pernyataan pemerintah ini tidak ada artinya, karena tidak ada usulan yang dibuat. Anda sama sekali tidak mengenali tugas terpenting periode kita, apalagi membuat usulan solusi," ujar Lafontaine, keras.

Selisih pendapat juga terjadi pada politik energi. Ketua fraksi FDP Birgit Homburger menekankan keinginan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan memperpanjang pengoperasian pembangkit energi nuklir. Sebaliknya, juru bicara ketiga fraksi oposisi menekankan untuk tidak lagi menggunakan energi nuklir.

Bettina Marx/Luky Setyarini

Editor: Anggatira Rinaldi