1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Menghentikan Kebencian dan Kekerasan Terhadap LGBT

Saat ini, sejak beberapa pekan, berlangsung upaya untuk melegalkan tindak kekerasan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Simak Opini Tunggal Pawesri.

Ini terjadi di Mahkamah Konstitusi: sekelompok orang bertekad memformalkan kriminalisasi hubungan seksual sesama jenis melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mereka juga berupaya untuk mempidanakan hubungan seksual di luar pernikahan dengan memperluas cakupan pidana perzinahan dalam KUHP.

Gugatan uji materi tersebut diajukan sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (AILA). Pada bulan Mei 2016, mereka mendaftarkan uji materi pasal 284 (perzinahan), 285 (perkosaan) dan 292 (pencabulan sejenis orang dewasa terhadap anak) KUHP ke Mahkamah Konstitusi. AILA menginginkan agar ada perluasan makna terhadap masing-masing pasal tersebut.

Pidana perzinahan mereka inginkan untuk tidak lagi terbatas kepada hubungan seksual pasangan yang sudah menikah namun juga menyasar kepada pasangan yang tidak menikah. Pidana pencabulan juga diperluas maknanya dengan membidik hubungan seksual sejenis sesama orang dewasa.

Indonesien Tunggal DP

Tunggal Pawesri

Dengan bersumpah di atas kitab suci, mereka yang disebut para ahli ini menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kepada para hakim penjaga konstitusi, tanpa sedikit pun keraguan mereka mengatakan berbagai hal, yang intinya adalah bahwa LGBT adalah penyakit kejiwaan, otaknya error dan saat ini Indonesia sedang menghadapi proxy war untuk isu LGBT.

Mereka disebut sebagai ahli dan menyandang berbagai gelar. Namun dalil-dalil yang dikemukakan lebih merupakan pandangan keagamaan, dan tidak bisa ditelusuri pada bidang keilmuan masing-masing.

Sungguh mencemaskan. Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah lembaga pengawal konstitusi, tempat warga negara mempermasalahkan hukum dan perundangan yang tidak beres, kini justru dijadikan alat sekelompok orang berpandangan sempit untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi kelompok minoritas seksual dan gender dalam masyarakat, yang selama ini sudah dalam posisi sangat rentan dan tak cukup terlindungi.

Penyingkiran Sistematis

Saya selalu percaya bahwa konstitusi harus memuat dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan segala kekurangannya, konstitusi juga dengan tegas memberikan perlindungan bagi semua kelompok masyarakat. Melalui konstitusi, Indonesia telah meneguhkan dirinya sebagai negara hukum, yang memiliki prinsip dasar bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali. Bahwa setiap orang berada di posisi yang setara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Apa yang sekarang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi merupakan puncak dari upaya sistematis untuk menyingkirkan sebuah kelompok minoritas di masyarakat. Mereka yang selama ini tak pernah terlindungi oleh konstitusi justru terancam kekerasan yang dilegalkan. Apakah kita hendak memperpanjang serial kekerasan terhadap kelompok liyan, warga negara yang kedudukannya sama di hadapan hukum itu?

Klik untuk membaca lanjutannya...

Laporan Pilihan