1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Mencegah Pemborosan Uang Pajak di Jerman

Sekitar lima persen uang pajak diboroskan dalam berbagai proyek yang tidak bermanfaat. Jumlahnya mencapai 30 miliar Euro. Demikian perkiraan organisasi Perhimpunan Pembayar Pajak.

Gambar Simbol Pemborosan Uang Pajak

Gambar Simbol Pemborosan Uang Pajak

Di kantor Andrea Defeld berkas-berkas bertumpuk. Tidak hanya di atas meja. Lantai kantornya pun dipenuhi dengan tumpukan berkas. Semuanya mencatat tentang pemborosan uang pajak yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Misalnya saja proyek pembangunan jalan yang ternyata tidak digunakan atau proyek gedung besar yang tidak bermanfaat. Ini semua merupakan investasi yang salah sasaran.

Andrea Defeld bekerja di organisasi Perhimpunan Pembayar Pajak, Bund der Steuerzahler, disingkat BdSt. Ini adalah organisasi independen yang selalu memeriksa apakah uang pajak yang disetor masyarakat digunakan dengan baik. Organisasi ini setiap tahun mengeluarkan daftar pemborosan pajak, lengkap dengan data rinci yang diperiksa dengan teliti. Andrea Defeld bekerja untuk negara bagian Nordrhein Westfalen. Kantornya ada di ibukota negara bagian, yaitu Düsseldorf.

Contoh Pemborosan Uang Rakyat

Andrea Defeld, Perhimpunan Pembayar Pajak Düsseldorf

Andrea Defeld, Perhimpunan Pembayar Pajak Düsseldorf

Ini serangkaian contoh dari Nordrhein Westfalen. Di kota Dortmund direncanakan pembangunan gedung yang akan menjadi Pusat Seni dan Kreativitas. Tapi biaya pembangunan gedung ternyata tiga kali lebih besar daripada yang dianggarkan semula. ”Waktu mengeluarkan ijin pembangunan, orang lupa menghitung biaya operasionalnya”, kata Defeld. Satu contoh lain dari kota Hagen. Di sebuah sekolah dibangun pagar kawat di depan dinding sekolah, agar dinding itu tidak jadi korban graffiti atau coretan-coretan liar. Biayanya 15.000 Euro. Ternyata pagar kawat ini tidak efektif, sebab orang tetap bisa masuk lewat pinggiran pagar itu. Jadi, percuma saja uang 15.000 Euro yang dikeluarkan untuk pagar yang tidak ada gunanya.

Dekat kota Aachen di perbatasan ke Belanda dibangun kawasan industri dengan dana jutaan Euro. Setelah sepuluh tahun, ternyata hanya enam persen kawasan itu yang digunakan oleh perusahaan. Sebelumnya memang dilakukan penelitian mahal tentang kebutuhan kawasan industri. Penelitian itu memperkirakan, banyak perusahaan akan datang. Ternyata perkiraan itu salah. Masih di kota Aachen, di sebuah taman dibangun panggung pertunjukkan dengan dana 150.000 Euro. Tapi dalam setahun hanya dipakai tiga kali. Perhimpunan Pembayar Pajak menduga, orang segan menggunakan panggung itu karena tempatnya terbuka, tidak beratap. Sebelum pembangunan panggung sudah ada peringatan dari berbagai pihak. Tapi para politisi tidak peduli dengan peringatan itu dan tetap menjalankan proyeknya.

Lain lagi kasus di kota Krefeld. Dewan kota ingin melakukan penghematan dan memutuskan untuk memadamkan lampu jalanan pada malam hari. Untuk itu perlu disiapkan instalasi khusus seharga 200.000 Euro. Setelah instalasi terpasang, ternyata masyarakat memrotes pemadaman lampu jalanan. Akhirnya lampu jalanan tidak jadi dipadamkan pada malam hari. Uang pajak 200.000 Euro terbuang percuma. Hal seperti ini sebenarnya bisa dihindari, kalau pemerintah kota bertanya lebih dulu pada masyarakat dan belajar dari pengalaman di kota-kota lain, kata Andrea Defeld.

Tanpa Perencanaan Matang

Panggung tak terpakai di taman kota Aachen Bild: Bund der Steuerzahler

Panggung tak terpakai di taman kota Aachen

Alasan utama pemborosan uang pajak, menurut Andrea Defeld, adalah kesalahan dan kelalaian para pengambil keputusan. Memang banyak pengambil keputusan yang awalnya bermaksud baik. Mereka misalnya ingin menghadiahkan warganya sebuah museum atau kolam renang atau gedung parkir mobil. Tapi tetap saja harus digunakan akal sehat dalam merencanakan proyek, kata Defeld. Biasanya, sebelum keputusan diambil, rancangan proyek sengaja dibuat sebagus mungkin dengan biaya yang rendah. ”Herannya, anggota dewan kota yang lain tidak ada yang protes”, demikian Defeld. Nanti, kalau belakangan biaya proyek membengkak, baru anggota dewan yang protes dan mengatakan, seandainya mereka tahu, proyek itu mahal, mereka dulu tidak akan memberi persetujuan.

Di tingkat daerah, para pengambil keputusan memang menghadapi situasi sulit. Mereka harus memberi tender pada pemborong yang memasang harga rendah. Tapi kalau harganya terlalu rendah, para pengambil keputusan seharusnya curiga, apa memang pemborong ini mampu melaksanakan proyeknya. ”Biasanya para pengambil keputusan tidak melihat hal ini”, kritik Defeld.

Pemborosan lain yang sering terjadi adalah kalau ada bantuan proyek. Kalau misalnya pemerintah pusat atau Uni Eropa menjanjikan dana bantuan untuk proyek dalam bidang tertentu. Jadi pemerintahan daerah cukup menyediakan sebagian dana untuk pembiayaannya. Dana bantuan diberikan untuk awalnya saja. Dalam hal ini, pemerintah daerah sering mencari-cari proyek, hanya untuk mendapat dana bantuan. Tapi setelah proyek berjalan, pemerintah daerah tidak mampu membiayai kelanjutan proyek itu. Banyak proyek tidak direncanakan dengan baik. Pemerintah daerah terlalu boros menggunakan uang pajak.

Mengumpulkan Informasi

Tentu saja kebanyakan pemerintahan kota tidak ingin kesalahannya dibuka kepada publik. Jadi Perhimpunan Pembayar Pajak BdSt harus bekerja keras mengumpulkan berbagai informasi. Sumber utama mereka adalah masyarakat, yang menelpon kantor BdSt dan menceritakan tentang proyek-proyek pemborosan. Petunjuk ini dikumpulkan oleh BdSt untuk diselidiki lebih lanjut. Tidak semua tuduhan bisa dibuktikan. Mengumpulkan informasi semacam ini juga tidak mudah. Banyak rapat dewan kota yang tertutup. Tidak selalu ada notulen rapat. BdSt sering mendapat informasi yang tidak lengkap.

Pengawasan anggaran sebenarnya juga dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan resmi, yaitu Bundesrechnungshof. Tapi kebanyakan informasi di Bundesrechnungshof tidak dipublikasi dan hanya diberikan kepada instansi yang bersangkutan. ”Kami memang tidak punya wewenang seperti kejaksaan atau pengawas keuangan”, papar Andrea Defeld. Sebagai organisasi independen, BdSt tidak bisa memaksa publikasi atau menyita berkas-berkas. Tapi karena BdSt yang didirikan tahun 1949 sudah cukup dikenal masyarakat, para politisi tidak bisa sembarangan menolak informasi. Banyak proyek-proyek yang berhasil dihentikan, setelah BdSt melancarkan kritik tajam.

Perhimpunan Pembayar Pajak BdSt juga menghadapi kritik. Mereka dituduh sering membesar-besarkan angka. Jumlah pemborosan 30 miliar Euro dinilai terlalu besar. Ini perkiraan kasar saja, demikian pernyaataan dari Badan Pengawas Keuangan Bundesrechnungshof. Angka resmi Bundesrechnungshof menyebutkan, pemborosan pajak mencapai sekitar 2 miliar Euro lebih.

Bagi Andrea Defeld, yang penting bukan angkanya, melainkan kenyataan bahwa telah terjadi pemborosan pajak. ”Ini skandal besar. Karena para penggelap pajak diancam hukuman tinggi, sementara para pemboros pajak tidak.” Tindakan ceroboh memboroskan uang pajak sebenarnya bisa dihukum. Namun harus dibuktikan lebih dulu, bahwa pemborosan itu dilakukan dengan sengaja, atau seorang politisi mengalihkan uang ke kantongnya sendiri. Tapi ini jarang terjadi. Kebanyakan kasus pemborosan pajak adalah kelalaian. Tidak banyak politisi yang memikirkan konsekuensi jangka panjang dari proyek-proyek yang mereka putuskan. Kebanyakan proyek dilaksanakan ketika menghadapi pemilihan umum untuk menarik simpati pemilih. Jadi para pengambil keputusan memberi hadiah pemilu, yang harganya ternyata sangat mahal bagi pembayar pajak.