1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

RUBRIK

Menanti Pengakuan PBB Atas Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas hari Jumat (23/09) akan berpidato di hadapan Majelis Umum PBB. Kesempatan itu bakal dipakai oleh Abbas untuk mendaftarkan negara Palestina ke Dewan Keamanan.

default

Mahmud Abbas akan daftarkan Palestina ke DK PBB

Presiden Amerika Barack Obama tahun lalu dengan optimis mengatakan bahwa solusi dua Negara Israel dan Palestina bisa tercapai. Kata-kata ini disampaikan Obama setelah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sesaat setelah itu, Obama menambahkan bahwa satu tahun adalah waktu yang cukup untuk mencapai target ini. Ramalan yang ternyata meleset. Presiden Abbas, kini ingin mengambilalih itu langsung. Dia ingin PBB memberi keanggotaan penuh kepada Palestina, untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi internasional di masa depan.

Rencana Abbas ini ditentang Israel yang kini dipimpin pemerintahan nasionalis dibawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penolakan juga datang dari Amerika Serikat dan Jerman. Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan "Kita menginginkan solusi dua negara dan kita harus bekerja dengan cara itu. Kita tidak percaya bahwa langkah sepihak akan bisa menyelesaikan masalah“. Kongres Amerika juga telah menyatakan bakal mengurangi dana bantuan, jika otoritas Palestina tetap meminta keanggotaan penuh dari PBB.

Tapi Mahmoud Abbas, berkeras. Dia menegaskan bahwa langkah ini telah direncanakan sejak lama, dan ini adalah sebuah langkah yang sah, bukan aksi sepihak dan tidak bertentangan dengan prinsip negosiasi serta hukum internasional.

Bekas negosiator Palestina dari PLO, Saeb Erakat menjelaskan ada perbedaan besar jika nanti Palestina mendapat mengakuan PBB "Status hukum akan berubah: akan ada sebuah negara yang sedang di bawah pendudukan menjadi anggota PBB. Jika anda melihat Piagam PBB, jelas bahwa di sana ada perbedaan besar jika ada sebuah negara anggota PBB menduduki negara anggota PBB lainnya dalam garis batas negara yang telah diakui”.

Jika diakui PBB, maka status Palestina akan meningkat. Tapi faktanya sulit untuk mendapat persetujuan Dewan Keamanan. Amerika Serikat telah menegaskan bakal menggunakan hak veto untuk menolak keinginan Palestina. Kemungkinan lain yang tersedia bagi Palestina adalah meminta status "negara" tanpa menjadi anggota penuh PBB. Status semacam itu hanya perlu persetujuan dari Mejelis Umum.

Palestina berencana meminta keanggotaan penuh PBB dengan status wilayah sebagaimana ditetapkan sebelum peristiwa perang enam hari antara Israel dengan negara-negara Arab pada tahun 1967. Wilayah itu akan meliputi Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalam Timur.

Andy Budiman

Editor: Hendra Pasuhuk

Laporan Pilihan