1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Penegakan HukumCina

Laporan PBB Ungkap Cina Melanggar HAM di Xinjiang

1 September 2022

Dalam sebuah laporan penting, PBB menguraikan laporan "kredibel" tentang adanya tindakan penahanan dan penyiksaan diskriminatif terhadap orang-orang Uighur di wilayah barat jauh Xinjiang, Cina.

https://p.dw.com/p/4GI5m
Pusat penahanan di Dabancheng, Xinjiang
Cina disebut telah secara tidak adil menahan orang-orang Uighur di XinjiangFoto: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan penahanan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Cina terhadap minoritas Uighur di Xinjiang diyakini merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Dalam sebuah laporan penting yang dirilis pada hari Rabu (31/08), PBB menyimpulkan bahwa orang-orang Uighur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019, dan kemungkinan masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, dapat dipercaya kebenarannya," kata laporan itu.

Cina telah lama dilaporkan oleh Amnesty International, Human Rights Watch, dan kelompok lainnya karena menahan lebih dari satu juta orang Uighur di wilayah barat jauh Xinjiang. Laporan PBB yang baru mengatakan situasi itu "membutuhkan perhatian mendesak oleh pemerintah, badan antar pemerintah PBB, dan sistem hak asasi manusia, serta komunitas internasional secara lebih luas."

Laporan yang lama dinanti

Laporan PBB yang sangat dinanti ini disusun dari wawancara dengan mantan tahanan dan orang dalam lainnya di delapan pusat perawatan gigi terpisah di Xinjiang. Beberapa tahanan mengklaim mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak agar tetap diam tentang pengalaman mereka.

Kantor HAM PBB mengatakan pihak berwenang Cina tidak selalu memberikan informasi terkait. Laporan setebal 48 halaman itu juga mengamati pergeseran dari penahanan yang disebut Beijing sebagai "pusat kejuruan" ke penjara yang lebih formal dengan alasan kriminal.

"Ini menjadi perhatian khusus mengingat definisi terorisme, ekstremisme, dan pelanggaran terkait keamanan publik yang tidak jelas dan luas di bawah hukum pidana domestik," kata laporan itu, sehingga diyakini dapat dikenai hukuman yang lebih lama.

Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet
Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet mendapat kritik karena sebelumnya tidak mengutuk tindakan Cina di XinjiangFoto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Beijing membantah isi laporan PBB

Laporan itu dirilis hanya 13 menit sebelum Kepala HAM PBB Michelle Bachelet menyelesaikan tugasnya selama empat tahun.

Bachelet telah dituduh terlalu lunak terhadap Cina di masa lalu. Namun, dia menolak permintaan Cina untuk menahan laporan tersebut. "Saya mengatakan bahwa saya akan menerbitkannya sebelum mandat saya berakhir dan saya sudah melakukannya," kata Bachelet kepada kantor berita AFP.

"Masalahnya serius - dan saya mengangkatnya dengan otoritas nasional dan regional tingkat tinggi di negara ini."

Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mengatakan sebelumnya pada hari Rabu (31/08) bahwa Beijing sangat menentang perilisan laporan yang telah siap selama berbulan-bulan tersebut.

Sebelum melihat laporan itu, Zhang mengklaim "apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat" yang dirancang untuk melemahkan Cina.

ha/pkp (AP, Reuters, AFP)