1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

KTT ASEAN Berakhir, Perbaikan Situasi di Myanmar?

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-15 ditutup dengan langkah bagi hubungan kerja sama ekonomi yang lebih kuat di wilayah Asia Tenggara. Para peserta KTT juga melihat adanya perbaikan situasi di Myanmar.

Negara-negara ASEAN hingga tahun 2015 menginginkan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan kerja sama ekonomi dan politik, yang mengacu pada Uni Eropa. Selain itu KTT yang juga dihadiri Australia, Jepang, Cina, India, Australia dan Selandia Baru ini memutuskan terdapat dua zona pasar bebas dengan negara-negara tetangga ASEAN. Jepang mengusulkan pembentukan Uni Asia Timur. Berdasarkan usulan PM Jepang, Amerika Serikat juga memegang peranan penting dalam aliansi negara itu, yang menimbulkan sikap skeptis Cina.

PM Thailand Abhisit Vejjajiva, tuan rumah KTT ASEAN kali ini mengatakan, “Kerja sama regional terus berkembang. Kami mendiskusikan sejumlah usulan yang berbeda, salah satunya uni pasar bebas Asia Timur dan aliansi Asia Pasifik. Yang penting adalah, kami menuju kea rah yang tepat dan semua pihak terbuka untuk menemukan solusi praktis bagi masalah regional.”

Di hari pertama KTT, negara-negara ASEAN membentuk komisi pemerintah urusan hak azasi manusia. Komisi tersebut bertugas untuk mendukung pengawasan situasi HAM di negara-negara anggota ASEAN. Namun komisi tersebut tidak memiliki mandat untuk menerapkan dipenuhinya HAM. Masalah yang cukup problematik adalah situasi HAM di Myanmar. Negara-negara anggota ASEAN mendesak Myanmar untuk memastikan dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromiya mengatakan, pemerintah Myanmar sudah menjamin hal tersebut. ”PM Myanmar mengungkapkan upaya negaranya agar dilaksanakannya pemilu yang bebas dan adil. Para peserta KTT menyambut keputusan terbaru mengenai pembebasan tujuh ribu tahanan politik Myanmar.”

Rezim militer di Myanmar baru-baru ini membebaskan tujuh ribu tahanan politik dalam bentuk pemberian amnesti. Saat ini Myanmar masih menahan sejumlah tahanan politiknya. Menurut perhitungan Amnesty International, di Myanmar terdapat lebih dari 2100 orang yang ditahan dengan motif politis. Awal pekan lalu PBB menuduh Myanmar melakukan pelanggaran HAM yang serius dan meluas serta menyebut situasinya sangat memprihatinkan.

Sejumlah diplomat ASEAN mengatakan bahwa Perdana Menteri Myanmar Thein Sein telah berencana untuk melonggarkan ketentuan bagi tahanan rumah Aung San Suu Kyi. Menurut laporan surat kabar eksil Birma “Irrawady News“, ini merupakan pertama kalinya seorang anggota junta miltier memberikan pernyataan langsung mengenai Aung San Suu Kyi dalam pertemuan ASEAN.

Bernd Musch-Borrowska/Luky Setyarin

Editor: Christa Saloh