1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Kriminalitas Meningkat dalam Militer Rusia

Satu neraca buruk: tindak kejahatan di angkatan bersenjata Rusia meningkat secara dramatis pada paruh pertama tahun 2012.

Pada paruh pertama tahun 2012, aksi suap dalam militer Rusia meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011 lalu. Jumlah pembunuhan meningkat lebih dari setengah dan perdagangan narkoba meningkat lebih dari seperempat. Pada saat yang sama, insiden pelecehan mengalami penurunan sekitar 30 persen. Demikian dilaporkan pejabat militer Sergei Fridinski tanpa menyebutkan angka spesifik.

Demo russischer Soldatenmütter

Demontrasi para ibu yang kehilangan anaknya saat tugas militer

Hampir sepertiga dari jumlah tentara Rusia, yang diperkirakan satu juta orang, merupakan wajib militer. Dulu, para wajib militer juga harus bertugas dalam perang. Dalam dua perang Chechnya, ribuan wajib militer tewas karena kurang terlatih dan ditugaskan tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Juga akibat protes masyarakat, saat ini, di daerah krisis seperti Kaukasus, Rusia hanya menempatkan tentara profesional.

Di Rusia terdapat Uni Komite dari Ibu Prajurit Rusia yang mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di militer. Rusia menerapkan wajib militer selama 12 bulan. Banyak warga berusaha mengelak dari wajib militer ini, juga dengan cara memberikan uang suap. Diperkirakan, dari jumlah wajib militer sebenarnya, saat ini hanya sepertiga saja yang melaksanakan wajib militer.

Kekerasan Bermotif Uang

Laporan yang disampaikan Sergei Fridinski tidaklah membuat kaget Ella Polyakova, kepala Uni Komite dari Ibu Prajurit Rusia cabang St. Petersburg. Meningkatnya aksi kekerasan di kalangan militer sudah dapat diperkirakan sebelumnya, karena “Sejak lama kami mengeluh bahwa kondisi di angkatan bersenjata merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,“ ditekankan Ella Polyakova dalam interview bersama Deutsche Welle. Aksi suap terus berlangsung saat perekrutan wajib militer. Korupsi dan kekerasan juga meningkat diantara kalangan tentara. Yang berkembang luas adalah aksi pemerasan terhadap tentara dan juga keluarga mereka, yang tidak jarang disertai dengan penyiksaan dan pemukulan.

Sergei Krivenko, ketua organisasi hak asasi manusia “Rakyat. Tentara. Hak“ menerangkan bahwa motif kekerasan yang terjadi di militer telah berubah. “Dulu kekerasan dilakukan terutama untuk menegakkan disiplin.“ Namun sekarang, menurut Krivenko, kekerasan cenderung bermotif ekonomi. “Banyak yang berusaha untuk mendapatkan uang terutama dari prajurit baru.“ Ditambahkannya, bahkan terdapat kasus di mana tentara yang menolak memberikan uang upeti tewas dibunuh.

Tentara sebagai Tenaga Kerja Murah

Ella Poljakova, Vorsitzende der Organisation Soldatenmütter von St.Petersburg. Foto: DW Korrespondent in St.Petersburg Vladimir Izotov am 13.07.2011

Ella Polyakova

Banyak petinggi militer yang memanfaatkan tentara wajib militer baru sebagai tenaga kerja gratis yang diperjakan dalam bisnis ilegal mereka. Demikian dikatakan Ella Polyakova. “Misalnya, perwira menempatkan satuannya di sebuah peternakan babi. Dan para tentara dipaksa untuk beternak babi.”

Di barak-barak militer perdagangan narkoba juga marak dilakukan. “Jika seorang tentara meolak turut terlibat dan harus menyembunyikan tindak kejahatan ini, maka hidupnya berada dalam bahaya,“ dikatakan Polyakova. Bahwa dalam angkatan bersenjata diperdagangkan narkoba juga dibenarkan Krivenko. Penggunaan narkoba di kalangan tentara dan wajib militer juga mengarah pada tindak kejahatan, korupsi dan kurangnya disiplin pada tentara.

Harapan Dilakukannya Reformasi Militer

Krivenko yakin bahwa dibentuknya tentara profesional akan memperbaiki kondisi dalam angkatan bersenjata Rusia. “Tentara profesional memiliki status hukum yang berbeda sama sekali. Tentara yang memiliki hak dan kewajiban, yang menjadikan tentara sebagai profesi.“

Pendapat ini dibenarkan Polyakova. Menurutnya, warga Rusia tidak membutuhkan tentara dalam kondisi seperti saat ini. “Kita harus menerapkan moratorium dalam angkatan bersenjata. Jika masyarakat berpendapat bahwa militer diperlukan, maka militer harus dibentuk atas dasar yang sama sekali baru,” dikatakan aktivis hak asasi manusia Ella Polyakova.