1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Kontroversi Serangan Drone Terhadap ISIS

Serangan drone yang membunuh tiga jihadis asal Inggris di Suriah picu perdebatan panas di London. Serangan itu timbulkan konfrontasi antara kepentingan keamanan nasional dengan aturan hukum. Perspektif Grahame Lucas.

Menteri Pertahanan Michael Fallon mengauki adanya daftar nama teroris yang berniat menyerang pemerintah. Termasuk di dalamnya nama ratusan ekstrimis yang hengkang dari Inggris untuk bergabung dengan Islamic State atau ISIS di Suriah. Salah satu nama yang paling beken adalah “Jihadi John” warga Inggris yang dijuluki penjagal brutal sejumlah sandera ISIS.

Videostill Mohammed Emwazi alias Dschihadi John

Mohammed Emwazi alias Jihadi John

Pertanyaannya: apakah ada alterntif? Apakah seorang Perdana Menteri dapat mengambil resiko tanpa mempedulikan saran dari kepala bidang keamanan kabinet? Apakah dia boleh mengambil resiko terjadinya serangan teror di negaranya? Jawabannya: Tidak!

Kira semua tahu betapa mematikannya Islamic State. Dan kita semua tahu ISIS berniat menghancurkan negara Barat. Tidak diragukan lagi, inilah keputusan paling sulit yang diambil seorang pimpinan pemerinatah. Posisi pemerintah, dipandang dari sudut ancaman terrnyata, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lucas Grahame Kommentarbild App

Grahame Lucas kepala redaksi South-East Asia DW

Tapi pihak oposisi Partai Buruh di Inggris juga memiliki hak untuk meminta penjelasan. Sebab, jika aksi pembunuhan terarah menggunakan drone jadi kejadian sehari-hari, dengan basis informasi rahasia yang hanya diketahui kelompok penguasa, hal itu akan memicu preseden buruk.

Yang lebih penting lagi, pemerintah di London jangan berusaha bersembunyi di belakang apa yang disebut pertimbangan keamanan nasional, dan menolak mengungkapkan informasi yang mengarah kepada keputusan itu.

Komisi parlemen yang biasanya berunding secara rahasia harus punya peluang untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. Hanya dengan cara itu publik bisa diyakinkan, bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan semena-mena dengan melanggar hak rakyat. Kita tidak boleh membiarkan perang melawan ISIS justru merusak pilar demokrasi.

Laporan Pilihan