1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Ketiadaan Ruang Bagi Gerakan Kiri

Aksi massa ritualistik

Bila publik sedikit mau bersabar belajar sejarah, kegaduhan yang rutin terjadi setiap akhir September menjadi  tidak perlu, seperti aksi massa baru-baru ini di halaman depan kantor YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat. Logikanya begini, penolakan Lekra untuk selalu dikaitkan dengan PKI, seharusnya membuat kelompok vigilante menjadi sedikit lebih tenang. Energi mereka yang terbuang percuma dalam aksi massa ritualistik tahunan, bisa dialihkan pada kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Ini memang tipikal politik Indonesia kontemporer, yaitu kuatnya motif saling menunggangi atau memancing di air keruh. Hal itu bisa berjalan, karena ada pihak yang sengaja mengambil untung dari aksi-aksi berkala seperti itu. Bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan, dana bukan lagi masalah, selalu ada pos untuk itu. Bagi mereka isu apa pun akan dibikin gaduh, terlebih isu komunis, yang bisa mudah sekali menyulut histeria massa.

Sudah menjadi pengetahuan umum, kalau sebagian besar partisipan kelompok vigilante merupakan kaum pengangguran tidak kentara, yang sesekali membutuhkan asupan "gizi”. Asupan gizi hanya akan datang bila ada kontroversi politik, semisal mengangkat isu komunis atau isu primordial. Ini sebuah realitas pahit bagi publik sebenarnya, ketika para elitenya gemar menggoreng isu di atas lingkaran setan problem kesejahteraan dan minimnya wawasan rakyat jelata.

Keadilan-sosial

Ketiaadaan ruang bagi gerakan kiri merupakan momentum bagi rezim Jokowi, melalui UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam ikhtiar pembumian nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan-sosial. Keberhasilan dalam implementasi sila keadilan-sosial, adalah cara efektif Jokowi untuk membungkam pihak yang selama ini menjadi sponsor aksi massa kelompok vigilante tersebut, yang dengan cara kurang etis, memanfaatkan kegelisahan rakyat miskin kota.

Tidak terlalu sulit untuk membaca agenda di balik aksi berkala tahunan tersebut. Ini semua adalah bagian dari proyek ambisi kekuasaan pihak sponsor (besar). Dalam bayangan mereka, Jokowi hanya mungkin dijatuhkan dengan aksi massa ekstra parlementer skala besar, bila melalui prosedur demokrasi biasa (seperti pilpres), ambisi kekuasaan akan sulit terwujud.

Sila keadilan-sosial juga memberi ruang bagi kaum muda yang dari generasi ke generasi, selalu ada yang terpanggil untuk membela rakyat kecil. Gerakan mahasiswa era 1980-an dan seterusnya, seperti pembelaan terhadap korban pembangunan waduk Kedungombo (Jateng) atau konflik tanah Badega (Jabar), merupakan perwujudan komitmen gerakan mahasiswa atas rakyat yang tertindas.

Di masa Orde Baru, pembelaan terhadap rakyat tertindas sering diberi stigma sebagai gerakan kiri. Melalui sila keadilan-sosial, keberpihakan kaum muda terhadap rakyat, serta menjamur gerakan filantropi oleh lembaga besar maupun individu, memperoleh dasar yang legal, tanpa kekhawatiran munculnya kembali fobia kiri seperti masa lalu.

Penulis:

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

 

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis

Halaman 1 | 2 | Artikel lengkap

Laporan Pilihan