1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Ketiadaan Ruang Bagi Gerakan Kiri

Berbicara tentang gerakan kiri di Tanah Air, selalu merujuk pada tiga peristiwa, masing-masing Pemberontakan 1926, Madiun 1948 dan Peristiwa 1965. Tak ada ruang bagi garis kiri? Opini Aris Santoso.

Pada pertengahan Mei lalu, Presiden Jokowi kembali menegaskan soal masih berlakunya Tap MPRS (tahun 1966), yang mengatur soal pelarangan PKI serta ajaran marxisme-leninisme. Masih dengan semangat yang sama, Jokowi saat itu sempat meluncurkan ujaran "gebuk” bagi organisasi yang sekiranya bertentangan dengan Pancasila.

Kata "gebuk” itu sendiri, ditujukan pada semua organisasi yang berpotensi melawan Pancasila, namun PKI disebut secara khusus oleh Jokowi. Ini bisa ditafsirkan sebagai sinyal, bahwa praktis tidak ada ruang lagi bagi PKI dan organisasi berorientasi kiri lainnya. Di negeri ini gerakan kiri ibarat kutukan, yang pelarangannya selalu diulang-ulang oleh penguasa mana pun.

Penulis: Aris Santoso

Penulis: Aris Santoso

Pemberontakan 1926

Berbicara tentang gerakan kiri di Tanah Air, selalu merujuk pada tiga peristiwa. Pemberontakan 1926, Madiun 1948 dan Peristiwa 1965. Paling rancu adalah persepsi publik tentang Pemberontakan 1926, yang posisinya acap kali disamakan dengan dua peristiwa sesudahnya, padahal Pemberontakan 1926 seharusnya dipandang dalam konteks perlawanan terhadap rezim kolonial. Ketidakpedulian publik atas konteks Pemberontakan 1926, menyiratkan satu hal, bahwa resistensi terhadap gerakan kiri tersebar di semua lini. Termasuk juga nalar publik, yang sudah tidak sanggup mencerna obyektivitas posisi Pemberontakan 1926

Perlawanan terhadap gerakan kiri di Indonesia (d/h Hindia Belanda) usianya sudah lebih dari seabad, bahkan lebih tua setahun dibanding Revolusi Bolshevik di Rusia (Oktober 1917), yang selama ini dianggap sebagai tonggak kemenangan gerakan komunisme Dunia. Tonggak perlawanan itu dimulai pada Kongres Nasional Central Sarekat Islam pertama di Bandung tahun 1916, ketika sebagian peserta mempersoalkan keberadaan Sneevliet dan Semaoen di lingkungan Sarekat Islam, mengingat dua figur tersebut memperkenalkan idelogi sosial-demokrasi (baca: marxisme) di Hindia-Belanda. Oleh generasi penerus Sarekat Islam, peristiwa di Bandung tersebut selalu diperingati setiap tahun sampai sekarang.

Demikian juga terkait Peristiwa Madiun 1948 dan Peristiwa 1965, ada fenomena unik yang mungkin luput dari pengamatan kita selama ini, bahwa "perlawanan” terhadap PKI juga  dilakukan oleh unsur internal mereka sendiri. Dalam Madiun 1948 misalnya, salah satu komponen utama dari FDR (Front Demokrasi Rakyat) adalah laskar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), namun sebenarnya tidak ada pernyataan resmi bahwa Pesindo harus bergabung dalam FDR, soal bergabung-tidaknya dikembalikan kepada pilihan anggota Pesindo secara pribadi.

Keberadaan laskar Pesindo memang perlu diberi catatan khusus, mengingat posisi khas Pesindo sebagai satuan bersenjata (combatan). Meskipun bukan tentara reguler, persenjataan satuan ini setara, bahkan melebihi satuan reguler. Kekuatan Pesindo dianggap berpotensi sebagai pesaing bagi satuan tentara regular, oleh sebab itu ketika operasi pembersihan dilakukan satuan dari Divisi Siliwangi (dikenal sangat setia pada pemerintah, khususnya figur Hatta), laskar Pesindo menjadi prioritas untuk dilumpuhkan segera.

Fenomena Pesindo dalam Peristiwa Madiun berulang kembali pada dekade 1960-an, dalam hal ini bagaimana pola hubungan antara PKI dan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Banyak orang tidak tahu, bahwa antara Lekra dan PKI tidak ada hubungan formal, dengan kata lain Lekra tidak masuk dalam struktur organisasi PKI.

Bila ada sebagian anggota Lekra, yang kemudian dekat atau masuk dalam lingkaran elite PKI, itu sifatnya personal. Informasi soal bagaimana sebenarnya hubungan antara Lekra dan PKI, saya dengar langsung dari mantan Sekretaris Umum Lekra Jubar Ayub (meninggal 1996), beberapa saat sebelum beliau meninggal. Singkatnya, yang "meresmikan” Lekra sebagai bagian dari PKI secara organisatoris adalah Orde Baru, berdasarkan tafsir Orde Baru sendiri.

Dihubungkan dengan situasi kekinian, ketika emosi massa tetap membuncah, adakah yang masih bersedia sabar sedikit, untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada Pesindo dan Lekra di masa lalu. Bahwa masalahnya tidak sesederhana yang selama ini kita lihat. Namun nalar publik sudah terlanjur tertutup, sebab akses informasi juga sudah tertutup rapat, tidak ada ruang sekadar klarifikasi soal beragamnya fakta terkait Madiun 1948 dan Peristiwa 1965.

Halaman 1 | 2 | Artikel lengkap

Laporan Pilihan