Kembali Krisis Pemerintahan di Belgia

"Usul berikutnya! Dan cepat!“ Demikian judul besar yang terpampang di sebuah harian Brussel Sabtu, 20/12. Rakyat Belgia menuntut adanya jalan keluar secepat mungkin dari krisis pemerintahan yang kembali timbul. Semua partai politik juga beranggapan, waktu harus digunakan sebaik mungkin. Tetapi masalahnya, jalan keluar yang akan ditempuh masih belum jelas.

Raja Albert II mengadakan perundingan dengan pimpinan semua partai hingga larut malam. Seperti biasa, pihak istana tidak memberikan keterangan apapun setelah tahap pertama pembicaraan berlalu. Tetapi sudah jelas, Raja Albert II harus segera menunjuk perdana menteri baru sebagai pengganti Yves Leterme yang gagal. Pengunduran diri Perdana Menteri Leterme yang diajukan Jumat (19/12) memang belum diterima secara resmi oleh Raja Albert II, tetapi Leterme dari Partai Kristen Demokrat Vlaams tidak mungkin tetap menjabat.

Mencari Pengganti Leterme

Namun demikian nampaknya tidak ada yang mau menjadi pengganti Leterme, yang berusia 48 tahun. Padahal saat ini pemerintahan yang mampu bertindak sangat diperlukan, demikian dikatakan Didier Reynders yang masih menjabat sebagai menteri keuangan. Reynders mengutarakan, kegagalan sebuah pemerintahan di masa krisis ekonomi dan keuangan berarti juga kegagalan semua pihak. Sekarang Belgia sangat membutuhkan stabilitas.

Reynders, adalah pemimpin partai liberal Mouvement Réformateur yang disingkat MR, dari bagian Belgia yang menggunakan bahasa Perancis. Ia sudah sejak lama diduga berambisi untuk menjadi perdana menteri. Tetapi dalam pemerintahan koalisi lima partai di Belgia, Partai Kristen Demokrat Vlaams menjadi partai terkuat.

Oleh sebab itu banyak pengamat menduga, perdana menteri baru juga akan berasal dari partai itu. Yang disebut-sebut adalah Hermann Van Rompuy yang sekarang menjadi ketua parlemen. Ia juga disukai politisi dari partai-partai lainnya, dan dinilai bisa memimpin pemerintah transisi.

Skandal Yang Menjatuhkan

Leterme tersandung skandal kehakiman. Berkaitan dengan krisis keuangan, pemerintahan Leterme berusaha menjual sebagian saham bank terbesar Fortis, yang baru saja dibeli, kepada bank Perancis BNP Parisbas. Setelah itu pemilik saham lainnya menghubungi pengadilan karena merasa dilangkahi.

Ketua instansi kehakiman tertinggi kemudian menyatakan, pemerintah berusaha mempengaruhi kehakiman agar tidak membahayakan kesepakatan dengan BNP Parisbas. Ketua kehakiman juga mengatakan, tanpa menunjukkan bukti jelas, bahwa pelanggaran atas prinsip pembagian kekuasaan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Leterme.

Seruan agar pemilihan umum segera diadakan juga sudah terdengar. Tetapi lima partai yang duduk dalam pemerintahan, yaitu partai Kristen demokrat dan partai liberal baik dari Vlaams maupun dari bagian Belgia yang berbahasa Perancis ditambah partai sosialisnya, tidak mendukung hal itu. Semua orang harus bersikap tenang, dan baru mengambil keputusan jika situasi sudah jelas sepenuhnya. Demikian dikatakan pemimpin partai sosialis, Elio di Rupo.

Tuntutan Agar Ada Pemilu

Sedangkan bagi partai-partai di kubu oposisi, pemilihan umum baru adalah kesempatan untuk menang dan ikut memerintah. Anggota parlemen Bruno Valkeniers dari Partai Vlaams Belang yang berhaluan kanan bahkan percaya, kejadian terakhir menunjukkan persatuan Belgia tidak bisa dijamin. Ia mengatakan, orang harus bertanya apakah administrasi dalam sistem Belgia benar-benar berfungsi. Penanam modal dan pemilik saham kecil telah ditipu, demikian pendapat Valkeniers.

Jika lima partai yang sekarang memerintah tetap bersatu, maka pemerintah saat ini tetap memiliki suara mayoritas. Kini yang penting adalah mencari orang yang cocok untuk menjadi perdana menteri. Sejauh ini Raja Albert II tidak menyatakan, berapa waktu yang diperlukannya untuk mengambil keputusan. (ml)