1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Kadima Keluar dari Pemerintahan Israel

Dalam sengketa masalah wajib militer bagi warga Yahudi Ortodoks dan Arab Israel, Partai Kadima mundur dari koalisi pemerintahan. Ini pertanda kemungkinan pemilu yang diajukan makin besar.

FILE- In this May 8, 2012 file photograph, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, and Kadima party leader Shaul Mofaz hold a joint press conference in Jerusalem. Israel plunged toward a political crisis Tuesday, July 17, 2012, after the Kadima Party, the largest party in the government quit, leaving Prime Minister Benjamin Netanyahu in charge of a hard-line coalition opposed to most Mideast peace moves. The moderate Kadima Party voted to pull out of the government in a feud over attempts to reform the country's military draft. (Foto:Sebastian Scheiner, File/AP/dapd) // Eingestellt von wa

Netanjahu dan Mofas

Pemerintahan koalisi Israel di bawah pimpinan blok Partai Likud dari PM Benjamin Netanyahu kehilangan mitra koalisi terbesarnya Partai Kadima. Meskipun demikian blok Likud yang berhaluan kanan itu tidak kehilangan mayoritas di parlemen. Tanpa Kadima, Likud memiliki 66 dari 120 kursi di parlemen. Namun pemilihan umum yang direncanakan digelar musim gugur tahun 2013, kemungkinan akan dimajukan.

Sengketa politik dimulai seputar masalah wajib militer di Israel dengan keputusan Mahkamah Pengadilan tertinggi. Undang-Undang yang dikeluarkan Februari lalu dalam sebuah keputusan historis menentang peraturan selama ini, yakni pembebasan secara obligatoris warga Yahudi Ultraortodoks dan warga Arab Israel dari wajib militer dan menyatakan peraturan tersebut ilegal, harus diubah sampai Agustus mendatang. Partai Likud dari PM Netanyahu sebetulnya tidak berniat menyinggung kelompok Ultraortodoks Yahudi dan tidak ingin mengubah peraturan wajib militer yang ada. Tapi kemudian tunduk pada tuntutan masyarakat.

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) and Shaul Mofaz (L), head of the Kadima party which will hook up with Netanyahu's rightist coalition, leave after a joint news conference at parliament in Jerusalem May 8, 2012. Netanyahu formed a unity government on Tuesday in a surprise move that could give him a freer hand to attack Iran's nuclear facilities and seek peace with the Palestinians. REUTERS/Ammar Awad (JERUSALEM - Tags: POLITICS)

PM Benjamin Netanjahu dan Shaul Mofas

Netanyahu pada dasarnya menyetujui semua warga negara Israel diwajibkan memanggul senjata atau ditugaskan untuk kepentingan militer. Namun masih ada sengketa dalam rincian dan penerapannya.

Tidak Ada Kompromi dengan Mofas

Partai Kadima yang bergerak haluan lebih ke tengah di bawah pimpinan Shaul Mofas, Selasa (17/07) menolak usulan-usulan Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu menurut keterangan radio Israel mengusulkan, wajib militer bagi warga Ultraortodoks dan Arab Israel tidak lagi pada usia 18 tahun melainkan 23 tahun. Siapa yang tidak mau melakukan ini, harus memasuki dinas lainnya sampai usia 26 tahun, misalnya sebagai petugas pemadam kebakaran atau polisi.

Tapi Mofas menilai usulan itu masih kurang. Menurut radio Israel berdasarkan perkiraan dari orang kepercayaan Mofas, kompromi itu hanya akan meliputi 50 persen dari target jumlah wajib militer.

Ultra-Orthodox Jewish men gather around a sign that reads in Hebrew: Women are asked not to linger in this area outside a synagogue in the central Israeli town of Beit Shemesh, Monday, Dec. 26, 2011. The story of an 8-year-old American girl that has unwittingly found herself on the front line of Israel's latest religious war, drew new attention to the religious tensions in Beit Shemesh, a city of some 100,000 just outside Jerusalem, which has become a symbol of the growing violence of Jewish extremists in Israel in recent years. (Foto:Oded Balilty/AP/dapd)

Warga ultraorthodoks Yahudi di Yerusalem

Tidak Sesuai UU dan Kadaluarsa

Sejak pembentukan negara Israel tahun 1948 disepakati, bahwa warga Yahudi Ultraortodoks dibebaskan dari tugas militer. Namun ketika itu peraturan tersebut hanya berlaku bagi sekitar 400 mahasiswa teologi.

Sehubungan tingginya tingkat kelahiran pada keluarga Yahudi Ultraortodoks, kini setiap tahunnya puluhan ribu warga dari kelompok agama ini dibebaskan dari wajib militer. Ini menyulut kemarahan kelompok mayoritas sekuler.