1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Kabinet Baru Israel Tanpa Ultraortodoks

Setelah perundingan alot, pemerintahan baru Israel akhirnya terbentuk dan dilantik Senin (18/03). Kali ini, Perdana Menteri Netanyahu tidak melibatkan kelompok ultraortodoks dalam pemerintahan.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Knesset (Israel's Parliament) on March 14, 2013 in Jerusalem.

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu perlu 40 hari untuk menemukan mitra koalisi dan menyusun kabinet yang baru, sejak menang pemilu 22 Januari lalu. Perundingan tentang pembagian pos di kabinet berlangsung sampai detik-detik terakhir. Naftali Bennet dari partai Habait Yehudi dan Yair Lapid dari partai Yesh Atid memutuskan untuk ikut dalam pemerintahan Netanyahu. Kesepakatan berhasil dicapai Jumat (15/03). Kabinet yang baru akhirnya bisa dilantik Senin (18/03), dua hari sebelum kunjungan bersejarah Presiden AS Barack Obama.

Koalisi yang baru terdiri dari aliansi Likud-Beitenu, partai Habait Yehudi pimpinan Naftali Bennett, partai Yesh Atid pimpinan Yair Lapid dan partai Hatnuah pimpinan Tzipi Livni. Koalisi pemerintahan memiliki 88 dari 120 kursi di parlemen Israel, Knesset.

Kelompok Ultraortodoks Jadi Oposisi

Netanyahu akhirnya berhasil menjadi perdana menteri Israel untuk ketiga kalinya. Kali ini, partai-partai ultraortodoks tidak ikut dalam koalisi pemerintahan dan menjadi oposisi. Naftali Bennett dan Yair Lapid menolak keterlibatan ultraortodoks dalam pemerintahan.

”Apa yang terjadi di Israel sekarang, hampir merupakan perang kebudayaan. Pemerintah yang baru ingin membatasi pengaruh kelompok ultraortodoks. Jadi kelompok ultraortodoks akan kehilangan hak-hak istimewa mereka,” kata Michael Mertes dari Konrad Adenauer Stiftung di Yerusalem kepada Deutsche Welle.

Artinya, kelompok ultraortodoks tidak bisa lagi dibebaskan dari wajib militer. Sebelumnya, mereka memang tidak perlu menjalankan wajib militer dengan alasan harus belajar agama. Kelompok sekuler di Israel memang makin lama makin kesal dengan berbagai hak istimewa mereka. Isu ini yang terutama diangkat oleh Yair Lapid dan partainya, Yesh Atid. Banyak kalangan menengah Israel menganggap, kelompok ultraortodoks tidak berpartisipasi dalam perekonomian dan hanya menjadi penerima bantuan dari negara.

Isu Keadilan Sosial

Israeli politician Yair Lapid (L), leader of the Yesh Atid party, speaks to Naftali Bennett, head of the Israeli hardline national religious party the Jewish Home February 5, 2013 in Jerusalem.

Yair Lapid (kiri) dan Naftali Bennett (kanan)

Yair Lapid dan partainya dalam pemilu mengangkat isu keadilan sosial dan secara mengejutkan muncul sebagai kekuatan kedua terbesar di Israel. Dalam kabinet yang baru, Yesh Atid mendapat 7 kementerian, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan. Yair Lapid akan menjadi Menteri Keuangan yang baru.

”Bagi sebuah partai, yang mengusung isu pembaruan politik, ini adalah resor penting,” kata Michael Mertes. Tapi Israel saat ini masih menghadapi kesulitan ekonomi. Anggaran negara sedang mengalami defisit senilai 9 miliar Euro. Jadi pemerintah baru harus melakukan penghematan.

Pendatang baru Naftali Bennett akan menjadi Menteri Ekonomi dan Perdagangan. Selain itu, partainya juga mendapat pos Kementerian Pembangunan Perumahan. Naftali Bennett selama kampanye pemilu berjanji akan mempertahankan politik pemukiman.

Tzipi Livni akan menjadi Menteri Kehakiman dan sekaligus memimpin perundingan dengan pihak Palestina. Tapi pengaruh Livni tidak besar, sebab di parlemen partainya hanya berhasil merebut 6 kursi. Menteri Luar Negeri tetap akan dijabat oleh Avigdor Liebermann, sampai proses pengusutan korupsi terhadapnya selesai.

Kabinet baru Israel akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah dalam negeri. Perundingan dengan pihak Palestina tampaknya tidak menjadi prioritas. Tapi jururunding Palestina Saeb Erakat tetap berharap. ”Kami harap, pemerintah Israel yang baru akan menyatakan, bahwa ia menerima solusi dua negara dalam perbatasan tahun 1967. Kalimat ini yang harus kami dengar”, katanya.

Laporan Pilihan