Jumlah Pasukan Helm Biru di Pantai Gading Ditingkatkan

Sebelumnya Dewan Keamanan telah memperpanjang mandat lebih 8.600 pasukan helm biru hingga akhir Juni 2011. Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo, yang dinyatakan kalah dalam pemilu presiden dari akhir November lalu, akhir pekan lalu mengusir para serdadu helm biru dari negaranya. Petugas PBB melaporkan, Senin malam (20/12), para pendukung Gbagbo yang bersenjata lengkap memasuki tempat kediaman mereka, dan memaksa untuk segera meninggalkan Pantai Gading.

Bahkan Menteri Pemuda Pantai Gading Charles Ble Goude yang terkenal sebagai pendukung setia Gbagbo mengobarkan semangat perang para pendukungnya, untuk melawan tekanan internasional. "Kami mengharapkan memenangkan perang. Tapi kalian harus tahu, kami juga siap mati untuk itu. Semua harus mengetahuinya."

PBB dan Uni Eropa terus meningkatkan tekanannya terhadap Laurent Gbagbo untuk mengakui kemenangan pesaingnya, Allassane Ouatarra. Dalam resolusinya, Dewan Keamanan PBB mengimbau seluruh partai dan aktor utama dalam sengketa untuk menghormati kehendak rakyat yang tercermin dalam hasil pemilu. Tujuannya untuk menjamin perdamaian di Republik Pantai Gading.

Sementara itu, pasukan bersenjata pendukung Gbagbo dilaporkan melarang pemasokan air, makanan dan obat-obatan ke Golf Hotel di ibukota Abidjan, tempat Alassane Ouatarra berkantor dan membentuk kabinet bayangan. Pasukan perdamaian PBB dan 900 tentara Perancis kini terus menjaga keamanan Golf Hotel dan melakukan patroli di jalanan Abidjan untuk mencegah pecahnya aksi kekerasan.

Eropa telah mengancam memberikan sanksi terhadap Gbagbo dan istrinya serta 17 anggota kabinet dan pendukung setianya. Juru bicara dinas luar negeri Uni Eropa, Maja Kocijancic, mengatakan, sanksinya berupa pembekuan kekayaan Gbagbo di Eropa dan larangan masuk Eropa.

Sementara itu, Gbagbo, hari Senin (20/12), diketahui mengangkat pengacara terkemuka Amerika Serikat, Lanny Davis, sebagai pembelanya. Dalam konferensi pers, Davis mengatakan, tugasnya bukan mengusut siapa yang memenangkan pemilu, melainkan lebih banyak untuk mengkaji secara fair fakta menyangkut pemilu tersebut.

Agus Setiawan/dpa/afp/rtr

Editor: Asril Ridwan