1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

"Jokowi Perlu Melakukan Reformasi Ekonomi Makro"

Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI ke-7, Periode 2014 – 2019, mendapat sambutan meriah. Dibalik kemeriahan, tugas Jokowi sebagai presiden sungguh berat. Wawancara DW dengan Rajiv Biswas.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran soal korupsi dan proteksionisme. Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih hati anggota parlemen supaya bisa mendukung penuh langkah-langkah pemerintahannya, khususnya terkait upaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang telah melambat dalam beberapa bulan terakhir serta defisit yang semakin tinggi.

Menurut Kepala analis ekonomi dari HIS untuk kawasan Asia-Pasifik, RajivBiswaskepada Deutshce Welle (DW), kendati Jokowi sudah cukup akrab dengan kebijakan-kebijakan pasar, tetapi selama kampanye dia telah memberikan sinyalemen yang akan lebih nasionalis, mendukung agenda yang terfokus pada pelindungan sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan lokal. Tak pelak, itu semua membuat investor-investor asing ketar-ketir.

Ditekankan olehnya, jika pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mewujudkan agenda reformasi terkait upaya meningkatkan iklim bisnis dan membuat Indonesia lebih kompetitif, maka investor-investor global bisa dengan mudah kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

DW: Banyak analis berpendapat bahwa ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan kinerjanya dibawah harapan. Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang merupakan Bank sentral, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, dari 5,9 persen menjadi 5,1 persen. Mengapa ekonomi Indonesia seperti kehilangan vitalitasnya?

Rajiv Biwas: Karena ada risiko yang cukup signifikan, dimana pemerintahan yang baru akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis demi meningkatkan anggaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 18 bulan terakhir berjalan moderat akibat lemahnya kinerja ekspor. Hal itu, terjadi seiring munculnya dampak kebijakan pengetatan moneter setelah BI menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan inflasi. Buah dari kebijakan BI tersebut juga telah menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) moderat, dimana pada tahun lalu tumbuh sekitar 6 persen tetapi anjlok pada kuartal kedua 2014 menjadi 5,1 persen year-on-year (yoy).

Apa dampak kebijakan ini terhadap masa depan ekonomi bangsa di pemerintahan yang baru?

Rajiv Biswas

Rajiv Biswas

Pelantikan presiden baru tentu akan sangat penting bagi paparan ekonomi Indonesia. Presiden SBY akhirnya turun setelah 10 tahun berkuasa, dimana dia meningalkan warisan pemerintahan demokrasi dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan yang baru, Jokowi akan memainkan peran yang cukup menentukan dalam membentuk masa depan ekonomi bangsa melalui kebijakan-kebjikan ekonomi. Bukan hanya itu, Jokowi juga akan memainkan peran untuk memutuskan apakah akan mengupayakan strategi globalisasi dan memperluas integritas internasional atau akan lebih nasionalis, dengan melindungi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Satu hal yang juga menjadi tantangan yang bakal dialami pemerintahan Jokowi adalah partai PDI-P, yang menggolkan Jokowi menjadi Presiden RI, setelah berkoalisi hanya mampu menguasai 40 persen kursi parlemen. Posisi ini, tentu menjadi hal serius bagi agenda reformasi Jokowi.

Outlook jangka menengah masa depan Indonesia akan dibentuk oleh agenda kebijakan presiden serta para menteri bidang ekonomi yang ditunjuk. Sebab dalam dua tahun terakhir telah ada kebijakan nasionalis yang cukup signifikan, khususnya disektor sumber daya alam. Perhatian utama bagi para investor global adalah apakah hal tersebut bisa diterapkan dalam sektor industri lainnya.

Presiden Jokowi, harus melakukan reformasi terbesar pada sektor ekonomi mikro. Ini yang menjadi kunci utama.

Apa yang akan menjadi tantangan ekonomi terbesar dalam pemerintahan yang baru?

Kendati Indonesia membuat sejumlah kemajuan di bidang stabilisasi ekonomi makro di bawah pemerintahan SBY, kunci terpentingnya bagi Jokowi adalah menerapkan reformasi-reformasi krusial ekonomi mikro.

Beberapa prioritas dalam pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi perkembangan infrastruktur untuk pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan kejuruan untuk membangun modal sumber daya manusia Indonesia dalam sektor-sektor industri kunci.

Kebijakan apa yang diperlu diperkenalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi?

Pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi harus perlu melakukan reformasi ekonomi makro yang menjadi kunci penting bagi sektor industri seperti pembangkit listrik, distribusi barang dan pelabuhan supaya bisa menciptakan industri yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya juga akan ikut membantu mengkatalisasi perkmbangan ekonomi.

Pemerintahan Jokowi juga perlu bergerak maju disektor liberaliasi perdagangan dan investasi, yang sekarang sedang dinegosiasikan dibawah pola ASEAN Economic Community, yang akan diterapkan pada 2015 mendatang.

Bagaimana soal korupsi, yang kini merajalela di Indonesia dan khawatirkan mempengaruhi perluasan dan pengembangan ekonomi Indonesia?

Menurut dataTransparency International's (TI), secara global Indonesia memiliki level korupsi yang cukup tinggi dan peringkat ini sangat buruk. Presiden SBY sudah mencoba mengatasi masalah ini selama kepemimpinannya. Hasilnya, ada beberapa kemajuan dicapai. Korupsi bagaimana pun juga tetap menjadi faktor negatif utama yang dihadapi oleh investor global.

Apa yang harusnya menjadi tolak ukur bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi?

Pemerintahan selanjutnya harus memperkuat kekuasaan dan resourcingunit-unit anti-korupsi di pemerintah pusat dan menerapkan metode praktik global terbaik di tubuh kementerian-kementerian serta perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk mencapai ini, Indonesia harus mencari bantuan dari negara-negara yang sudah memiliki rekam jejak bagus dalam pemberantasan korupsi, seperti Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia.

Ada banyak kekhawatiran meluasnya defisit transaksi keuangan berjalan. Apa alasan utama tingginya defisit perdagangan dan apa yang barus dilakukan untuk mengatasi masalah ini?

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencetak surplus perdagangan hingga semester kedua 2012. Sayang angka ini kemudian anjlok menyusul turunnya harga batu-bara dan sejumlah komoditas lainnya sehingga berdampak pada defisitnya neraca perdagangan. Sedangkan pertumbuhan pemintaan domestik telah mendorong impor, sekaligus menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Neraca perdagangan Indonesia pada 2014, telah terpukul jauh karena keputusan pemerintah SBY pada Januari lalu yang melarang ekspor beras, bahan mineral, khususnya tembaga dan nikel. Diskusi yang berlangsung antara perusahaan-perusahaan tambang internasional dan Jakarta untuk mencoba menemukan sejumlah solusi jangka pendek.

Undang-undang yang diperkenalkan pada Januari akan memperpanjang larangan memproses biji besi pada 2017. Tujuan pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan tambang melakukan shift produksi ke negara lain, jika pengolahan di Indonesia kurang komptitif.

Ada pula kekhawatiran bahwa pemerintah berikutnya akan menerapkan kebijakan populis. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintahan berikutnya untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan negara tanpa harus menambah anggaran?

Yang bisa dilakukan, yakni mempersempit kesenjangan dan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ada sebuah risiko yang cukup rawan bagi pemerintahan mendatang, yakni kebijakan populis untuk meningkatkan belanja pemerintah, contoh menaikkan upah bagi sektor pekerja atau menaikkan anggaran sosial khususnya dibidang kesehatan. Hal ini secara perlahan berisiko mengikis kemajuan yang dibuat dalam beberapa dekade terakhir dalam upaya mengurangi utang.

Pemerintahan Jokowi juga perlu berhati-hati dalam mengatur pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk menjaga defisit agar tetap rendah dan membatasi utang pemerintah terhadap rasio PDB. Salah satu langkah yang juga penting yakni mengurangi subsidi BBM, yang masih menguras sumber fiskal negara.

Bagaimana investor asing memandang Indonesia sebagai tempat tujuan investasi dan pemerintahan seperti apa yang ingin mereka lihat?

Investor asing secara signifikan menilai Indonesia sepanjang 2010 hingga 2013 sebagai tempat tujuan investasi, hal itu ditandai dengan naiknya foreign direct investment (FDL) maupun investasi yang mengalir ke pasar modal. Factor penting yang mengendalikan hal ini adalah situasi ekonomi makro yang membaik hingga perusahaan-perusahaan pemeringkat utang grade investment grade untuk Indonesia.

Arus investasi asing langsung ke Indonesia pada rentan waktu tersebut naik hingga 2 kali lipat. Akan tetapi jika pemerintahan Jokowi tidak mengejar reformasi kunci, yakni memperbaiki iklim usaha dan menjadikan Indonesia lebih kompetitif, maka dengan mudah pula investor global akan kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis tanah air.

Bagaimana Anda memproyeksikan ekonomi Indonesia dalam 1 tahun kedepan dan apa outlook jangka menengah?

Proyeksi IHS adalah ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2014 ini dan 5,5 persen pada 2015. Akan tetapi, outlook untuk 2015 dan rencana jangka menengah sebagian besar masih tergantung pada bagaimana pemerintah yang baru melanjutkan managemen ekonomi makro yang sehat dan melakukan reformasi pasar yang berkelanjutan.

*Rajiv Biswas adalah kepala Ekonom IHS untuk kawasan Asia-Pasifik, yakni sebuah perusahaan informasi global dan analisa. Biswaf bertanggung jawab dalam analisa koordinasi dan memproyeksikan ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Laporan Pilihan