1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Jokowi: Duterte Dukung Eksekusi Mati Mary Jane

Presiden Joko Widodo mengklaim kepala pemerintahan Filipina, Rodrigo Duterte, memberikan lampu hijau bagi eksekusi mati terhadap terpidana mati narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Tapi klaim itu dibantah oleh Manila

Presiden Joko Widodo mengklaim Rodrigo Duterte telah memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk mengeksekusi mati terpidana narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs Sekretariat Kabinet, kedua kepala negara dikatakan turut membahas penundaan eksekusi mati Mary Jane selama kunjungan Duterte ke Jakarta pekan lalu.

“Saya sampaikan tentang Mary Jane dan saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilogram heroin,” kata Presiden Jokowi setelah sholat Idul Adha di Serang, Banten, Senin (12/9) pagi. "Presiden Duterte waktu itu menyampaikan silahkan kalau mau dieksekusi. Mary Jane ditangkap di bandar udara Adisutjipto, Yogyakarta, April 2010 silam.

Namun pernyataan Jokowi dibantah oleh jurubicara Kepresidenan Filipina, Ernesto Abella. Menurutnya, Duterte tidak secara eksplisit mendukung eksekusi mati. "Tidak ada dukungan apapun. Ia cuma mengatakan silahkan ikuti hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelum kunjungannya ke Indonesia Duterte berjanji akan memohon pengampunan buat Mary Jane kepada Presiden Jokowi. "Saya akan bertanya pada Presiden Widodo dengan cara terhormat dan sopan," ujarnya kala itu.

Eksekusi mati terhadap Mary Jane ditangguhkan pada detik-detik terakhir tahun lalu setelah otoritas Filipina meminta kesaksiannya dalam kasus penyeludupan narkoba oleh salah satu bandar narkoba di Manila. Selama proses persidangan Jane mengaku ditipu oleh wali baptisnya dan disuruh membawa koper tanpa pernah tahu isinya.

Sejak berkuasa 2014 silam, Joko Widodo telah menggulirkan eksekusi mati terhadap 18 terpidana mati narkoba. Serupa Filipina, Indonesia banyak mendapat kecaman dunia internasional atas perang narkoba yang dilancarkan pemerintah. Jakarta antara lain dikritik lantaran gelombang hukuman mati dan keputusan pemerintah mengurangi anggaran sosial untuk pecandu narkoba.

rzn/yf (dpa,ap)

Laporan Pilihan