1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Jerman Dukung Demokratisasi Tunisia

Jerman menjanjikan bantuan selanjutnya terhadap Tunisia untuk mendorong demokratisasi di negara Afrika Utara tersebut, pasca tumbangnya kekuasaan diktator Zine el Abidin Ben Ali.

default

Menlu Jerman Guido Westerwelle

Jerman dan Tunisia menyepakati sebuah dialog transformasi untuk mendorong proses demokratisasi di negara Afrika Utara tsb. Kesepakatannya dicapai dalam pertemuan antara menteri luar negeri Jerman, Guido Westerwelle dengan menteri luar negeri Tunisia, Mohamed Mouldi Kefi, Senin (4/7) petang di Berlin. Jerman terutama akan membantu persiapan pemilu yang bebas, yang akan digelar akhir Oktober mendatang : “Kami menyepakati sebuah dialog transformasi dan sebuah komisi bersama, agar juga tawaran kami dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan Tunisia. Tahun 2011 kami menyiapkan bantuan tambahan 34 juta Euro untuk Afrika Utara, dan untuk dua tahun mendatang direncanakan tambahan bantuan 100 juta Euro. Dukungan kami itu cakupannya mulai dari persiapan pemilu bebas hingga pembangunan sebuah kehakiman yang independen. Proyek pertama dengan Tunisia sudah berjalan.“

Screenshot der Internetseite nawaat.org

Gerakan rakyat di Tunisia yang didukung media baru

Menteri luar negeri Tunisia, Mohamed Mouldi Kefi juga mengakui pentingnya dukungan dari Eropa, khususnya Jerman, dalam pembangunan demokrasi di negaranya : “Dengan bantuan anda dan mitra kami lainnya, 23 Oktober nanti untuk pertama kalinya kami akan dapat menggelar pemilu bebas dan transparan. Kami harapkan, setelah pemilu, dewan konstitusi nasional dapat memulai tugasnya menyusun konstitusi baru. Jika konstitusi baru ini tuntas, kami dapat mengatakan ini negara bebas dan demokratis.“ Dalam kesempatan itu, Kefi juga menepis ketakutan negara-negara barat, menyangkut kemungkinan semakin menguatnya partai-partai berhaluan Islam di negaranya. Disebutkan, juga jika partai Islam terbesar di Tunisia, Ennahda dalam pemilu mendatang dapat meraih hingga 20 persen suara, partai ini tidak bisa memerintah sendirian dan tetap memerlukan mitra koalisi. Kelompok Islamis harus menyesuaikan diri dengan dunia yang modern dan nilai-nilai demokrasi, kebebasan serta keragaman, tambah Kefi. Ennahda didirikan tahun 1981 mencontoh Ikhwanul Muslim di Mesir. Partai ini sempat dilarang di zaman rezim Zine el Abidin Ben Ali. Awal bulan Mei lalu, kementrian dalam negeri mengakui legalitasnya. Partai Ennahda kini menjadi salah satu partai favorit dalam pemilu mendatang.

Dalam pertemuan di Berlin itu, menlu Jerman, Westerwelle juga mengatakan, sukses gerakan demokrasi di Tunisia, amat tergantung dari apakah hal itu juga memperbaiki dengan nyata situasi kehidupan rakyat di negara tsb. Antara lain ditandai dengan membaiknya perspektif lapangan kerja. Untuk itu, Berlin menyiapkan sebuah konferensi mengenai peluang investasi bagi pengusaha Jerman yang akan digelar di ibukota Tunisia, Tunis, tambah Westerwelle.

Sementara itu menteri bantuan pembangunan Jerman, Dirk Niebel yang juga menggelar pertemuan dengan menlu Tunisia, Kefi, menekankan pentingnya peranan Tunisia sebagai motor pembangunan di kawasan bersangkutan. Apa yang disebut musim semi di kawasan Arab, dimulai dengan gerakan perlawanan rakyat di Tunisia. Sebelumnya menteri Niebel juga menegaskan arti penting peranan pers bebas dalam reformasi demokratis di negara Afrika Utara tsb. Terutama apa yang disebut media baru sebagai daya pendorong revolusi yang melibas sensor negara, akan menggantikan tugas media tradisional yang dikendalikan pemerintah. Jerman menjanjikan dukungan bagi Tunisia dalam demokratisasi medianya, kata Niebel.

Agus Setiawan

Editor : Marjori Linardy/Ayu Purwaningsih

Laporan Pilihan