1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Jepang Kecam Zona Pertahanan Cina

Zona pertahanan udara maritim Cina yang baru, tidak dapat diterapkan dan berbahaya, demikian ditegaskan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menyusul sengketa klaim batas wilayah Senkaku.

Di depan sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari Senin (25/11/13) mengatakan bahwa pernyataan Cina atas zona pertahanan udara mengubah kondisi di Laut Cina Timur dan meningkatkan ketegangan.

"Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Cina tidak memiliki validitas apapun bagi Jepang, dan kami menuntut Cina mencabut langkah-langkah yang bisa melanggar kebebasan penerbangan di wilayah udara internasional," tandas Abe. Dikatakannya lebih lanjut, "Ini dapat memicu suatu kejadian tidak terduga dan itu adalah hal yang juga sangat berbahaya."

Zona pertahanan udara di atas laut

Symbolbild - Inselgruppe Senkaku/ Diaoyu-Inseln

Senkaku/ Diaoyu

Pada hari Sabtu (23/11/13), Beijing mengeluarkan peta zona dan seperangkat aturan yang menyatakan semua pesawat harus memberitahu pihak berwenang Cina dan dikenakan tindakan militer darurat jika mereka tidak mengidentifikasi diri atau mematuhi perintah Beijing.

Abe mengatakan, Cina telah mengambil langkah-langkah secara sepihak dalam memberlakukan aturan yang ditetapkan oleh militernya pada semua penerbangan di zona itu. Selain itu, menurut Abe, aturan yang dikenakan Cina tersebut melanggar kebebasan untuk terbang di atas laut terbuka, yang merupakan prinsip umum di bawah hukum internasional.

Abe juga mengecam Cina yang mengklaim kepulauan yang disengketakan – Senkaku dalam bahasa Jepang atau Diaoyu dalam bahasa Cina – sebagai wilayah Cina di zona tersebut.

Sejak memangku jabatan hampir setahun yang lalu, Abe telah memelopori sebuah
gerakan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang, menyusul ancaman dari kehadiran maritim dan militer Cina di wilayah tersebut. Jepang mengklaim telah memiliki zona yang sama sejak tahun 1960-an.

Korsel pun mengeluh

Sementara itu, hari Senin Korea Selatan juga mengeluhkan tentang zona yang ditetapkan Cina. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memanggil atase militer Cina di Seoul dan mengatakan zona itu tidak dapat diterima karena ditetapkan secara sepihak.

Jurubicara Departemen Pertahanan Korsel Kim Min-seok mengatakan kendali Korea Selatan atas wilayah tersebut tetap tidak berubah dan pemerintahan di Seoul tidak akan memberitahu Cina jika pesawat melalui wilayah itu.

Mengeluhkan AS

Inselstreit zwischen China und Japan

Sengketa antara Jepang dan Cina

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan telah mengeluhkan Amerika Serikat karena dianggap mengeluarkan "pernyataan tidak bertanggung jawab" tentang Cina dalam menyusun zona untuk pulau-pulau yang disengketakan.

Kementerian Pertahanan Cina menyebutkan, keberatan Jepang atas zona pertahanan udara di Laut Cina Timur benar-benar tidak mendasar dan tidak dapat diterima. Mereka menyebut, telah membuat pernyataan serius kepada Kedutaan Besar Jepang di Beijing.

Dalam sebuah pernyataan Minggu (24/11/13), jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina Qin Gang mengatakan bahwa tujuan zona adalah untuk mempertahankan kedaulatan Cina dan keamanan wilayah udara dan daratan. Dia mengatakan hal itu tidak ditujukan pada negara manapun dan tidak mempengaruhi kebebasan penerbangan.

AS prihatin

Sementara itu Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan bahwa AS "sangat prihatin" tentang tindakan Cina.

"Tindakan sepihak ini merupakan upaya untuk mengubah status quo di Laut Cina Timur," kata Kerry dalam pernyataan yang dirilis akhir pekan lalu: "Eskalasi hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah dan menciptakan risiko insiden."

Sementara Qin mengatakan kepada Duta Besar AS Gary Locke pada hari Minggu bahwa AS harus "memperbaiki kesalahan dan berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab terkait Cina."

Di lain pihak, AS mengaku tidak mengambil posisi terhadap siapapun yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau itu, tetapi mengakui bahwa kepulauan yang disengketakan berada di bawah pemerintahan Jepang.

Seiring dengan peningkatan kekuatan ekonomi dan militernya dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menjadi lebih tegas dalam mengklaim zona maritim itu.

ap/cp (afp, ap)

Laporan Pilihan