1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Israel Legalisasi Pendirian Bangunan Ilegal

PM Israel Benyamin Netanyahu hendak legalisir sejumlah bangunan yang didirikan ilegal di tanah pribadi warga Palestina. Badan yang terdiri dari sejumlah pakar ditugaskan mengurus masalah ini.

A Jewish settler youth stands into a makeshift construction decorated with Israeli flags atop the hill outpost of Tel Haim, east of the West Bank settlement of Beit El, close to the Palestinian town of Ramallah, Sunday, June 15, 2003. The illegal outpost, consisting of several mobile homes, is likely to be demolished by the Israeli army under the terms of the U.S-backed road map plan for peace which calls for Israel to dismantle all ilegal outposts it established since March 2000, a total of about 60 according to U.S. government. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Seorang remaja Yahudi berdiri di atas bukit yang menjadi pos luar Tel Haim di Tepi Barat Yordan

Sebagian besar permukiman Israel di Tepi Barat Yordan berdiri di wilayah yang disebut milik negara. Jadi di petak tanah, yang bukan milik pribadi warga Palestina. Semua permukiman ini dianggap legal oleh Israel. Sekarang, apa yang disebut "pos luar ilegal" akan dilegalisir. Pos luar adalah permukiman-permukiman kecil, yang jelas berdiri di atas tanah milik pribadi warga Palestina.

Menteri Pertahanan Israel  Ehud Barak, yang bertanggungjawab soal perijinan bangunan di Tepi Barat Yordan beranggapan itu bisa dilakukan dalam beberapa kasus. Dalam wawancara dengan radio Israel Ehud Barak mengatakan, "Saya pikir, itu tidak dapat dilakukan di daerah di mana tanah jelas milik pribadi orang tertentu. Di wilayah, di mana tanah adalah milik pribadi, kita tidak punya pilihan lain, selain menyerahkan tanah kembali ke pemiliknya. Tetapi di beberapa lokasi, tanah bukan milik negara, dan memiliki status berbeda. Itu juga bukan milik pribadi, dan tidak ada yang menyatakan memiliki. Pemerintah juga sudah mengakui itu.“

Keputusan Diubah

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu convenes the weekly cabinet meeting in Jerusalem, Sunday, Jan. 23, 2011. (AP Photo/Oliver Weiken, Pool)

PM Israel Benyamin Netanyahu

Sebenarnya, Ehud Barak dan PM Benyamin Netanyahu, juga dua menteri lainnya sudah memutuskan Februari lalu, semua pos luar permukiman yang ada di tanah pribadi warga Palestina harus dikosongkan. 100 sampai 150 bangunan ilegal yang didirikan pemukim Israel harus dirobohkan akhir tahun ini juga.

Keputusan itu tidak diterima orang-orang yang mendukung pendirian permukiman Yahudi, dan mereka punya hubungan istimewa dengan pemerintah yang berhaluan kanan. Inilah yang menyebabkan Netanyahu akhirnya tekuk lutut. Sekarang ia memutuskan untuk tidak mengosongkan beberapa pos luar, melainkan memberikan legalisasi susulan. Dari sudut pandang organisasi HAM Israel, "Jesh Din“ itu tidak mungkin dilakukan. Pemimpin "Jesh Din“, Chaim Ehrlich, mengatakan dalam wawancara dengan radio Jerman ARD, "Perdana menteri berusaha membentuk tim yang mungkin dapat menemukan jalan keluar legal bagi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan."

Mengambil Hak Milik Pribadi

Israeli Defense Minister Ehud Barak gestures as he answers reporters during a press conference he gave on the opening day of the 48th Paris Air Show at the Bourget airport, Monday June 15, 2009.(AP Photo/Jacques Brinon)

Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak

Ia menambahkan, "Bagaimana caranya mengambil hak milik pribadi seseorang dari tanah miliknya? Bagi saya itu tidak bisa dibayangkan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Dari sudut hukum maupun moral, baik secara hukum Israel maupun internasional. Mengambil alih hak milik seseorang atas tanah pribadinya, hanya karena ia orang Palestina, dan hanya karena ia tinggal di Tepi Barat Yordan, dan hanya karena pemukim Yahudi menginginkan tanah itu.“

Jika pemerintah Israel berhasil melegalisir pos luar di tanah pribadi milik warga Palestina, mereka berarti melanggar hukum dari pengadilan tertinggi negeri itu. Dari sudut pandang pemukim Yahudi, ada beberapa cara untuk menyatakan bahwa bangunan didirikan sesuai peraturan. Warga Palestina pemilik tanah bisa ditawarkan uang sebagai kompensasinya. Cara lainnya, menganggap pemilik tanah tidak ada, atau mempertikaikan hak kepemilikian tanah dari setiap warga Palestina.

Berkaitan dengan masalah pos luar ilegal, pemerintah Israel mengambil langkah yang bertentangan sejak puluhan tahun lalu. Departemen pembangunan mendukung sebagian pembangunan pos luar, sementara kehakiman menyatakan pendirian bangunan tersebut ilegal.

Sebastian Engelbrecht / Marjory Linardy

Editor: Agus Setiawan

Laporan Pilihan