Iran dan Cina Kecam Sanksi AS

Pemerintah Iran mengecam serangkaian sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap program pengembangan peluru kendali balistik. Washington menyebut ambisi Teheran membangun rudal antar benua sebagai "ilegal dan tidak bisa diterima."

Namun Kementerian Luar Negeri Iran bersikeras, hak Iran untuk memperkuat kemampuan tempur militernya tidak melanggar perjanjian nuklir. 

Sanksi baru AS antara lain menyasar tujuh entitas, termasuk dua perwira tinggi militer dan sebuah jaringan di Cina yang memasok perlengkapan untuk program rudal balistik Iran. Salah seorang perwira yang dikenai sanksi tercatat pernah aktif menjual bahan peledak ke Suriah.

Selain Iran, pemerintah Cina juga melayangkan keluhan terhadap sanksi yang juga menyasar warga negaranya. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying, mengatakan pihaknya telah menaati regulasi yang ada dan menilai sanksi hanya akan memperburuk situasi.

"Cina menentang penggunaan buta sanksi unilateral, terutama ketika hal itu mencederai kepentingan pihak ketiga. Saya kira sanksi ini tidak membantu dalam membangun rasa saling percaya dan juga tidak menolong upaya dunia internasional terkait isu ini (program rudal balistik Iran)," ujarnya dalam sebuah jumpa pers di Beijing.

"Cina berharap Amerika Serikat mau berpihak pada prinsip saling percaya dan mengatasi masalah non-proliferasi lewat dialog dan komunikasi," imbuhnya.

Iran sendiri menilai sanksi yang dijatuhkan AS melanggar perjanjian nuklir 2015 yang dibuat dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman. Menurut perjanjian tersebut, Iran dilarang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan rudal balistik berhulu ledak nuklir. Namun perjanjian nuklir tidak mengatur soal pengembangan senjata konvensional.

rzn/ap (dpa,ap)