1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Indonesia Butuh Legislasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim belum menjadi fokus partai politik di Indonesia. Selain komitmen pemerintah, belum ada UU khusus. Tapi pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim juga tidak harus selalu top-down.

Bildbeschreibung: Titel: Participants of Summer Talk PPI Bonn Schlagworte: Eddy Pratomo, PPI Bonn, Ari Mochammad, Farhan Helmy, Perubahan Iklim, Indonesia Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Carissa Paramita Wann wurde das Bild gemacht?: 08.06.2013 Wo wurde das Bild aufgenommen?: ZEF Bonn Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Summer Talk PPI Bonn attended by Indonesian ambassador for Germany, panelists from National Council for Climate Change, and Indonesian students in Bonn Rechteeinräumung: Hiermit räume ich der Deutschen Welle das Recht ein, das/die von mir bereitgestellte/n Bild/er zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt zu nutzen. Ich versichere, dass ich das/die Bild/er selbst gemacht habe und dass ich die hier übertragenen Rechte nicht bereits einem Dritten zur exklusiven Nutzung eingeräumt habe. Sofern ich das hiermit zugesandte Bild nicht selbst gemacht, sondern von einem Dritten, dem o.g. Fotografen, zugeliefert bekommen habe, versichere ich, dass mir dieser Dritte die zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzung auf der Internet Plattform DW-WORLD.DE übertragen hat und mir schriftlich versichert hat, dass er das/die Bild/er selbst gemacht und die Rechte hieran nicht bereits Dritten zur exklusiven Nutzung eingeräumt hat. Vollständiger Name des Zulieferers: Carissa Paramita Postanschrift inkl. Land: Kurt-Schumacher-Str. 3, D-53113 Bonn Mail-Adresse: Carissa.Paramita@dw.de

PPI Bonn Teilnehmer Sommer Talk

Para pembuat kebijakan selayaknya memegang peranan utama dalam merespon tantangan perubahan iklim. Tidak hanya dengan memberlakukan aturan nasional. Tapi juga memonitor implementasinya melalui pengawasan pemerintah. Karena justru UU di tingkat domestik dan bukan perjanjian global yang menjadi cara jitu memerangi perubahan iklim.

Saat ini perundingan di tingkat dunia sudah sampai pada komitmen 194 negara untuk mencapai kesepakatan global tahun 2015, yang akan mulai diberlakukan tahun 2020. Selain juga mengidentifikasi cara untuk merespon dengan segera proses perubahan iklim, sehingga kenaikan suhu global dapat ditahan di bawah rata-rata 2 derajat Celsius.

Eddy Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang juga berkapasitas sebagai ketua delegasi Indonesia untuk pertemuan UNFCCC di Bonn antara 3-14 Juni 2013, membeberkan lamanya proses negosiasi baik pada tingkat multilateral, bilateral, maupun domestik.

“Di tingkat internasional perundingannya alot. Contohnya Singapura dan Indonesia meski letak geografisnya berdekatan namun posisinya menyangkut perubahan iklim tidak sama. Dalam bernegosiasi dengan wakil rakyat juga butuh kesabaran, sehingga apa yang tercapai di tingkat internasional selaras dengan nasional,” jelas dia.

Eddy Pratomo membuka ajang diskusi pelajar Indonesia di Bonn dengan delegasi Indonesia untuk pertemuan UNFCCC

Eddy Pratomo membuka ajang diskusi pelajar Indonesia di Bonn dengan delegasi Indonesia untuk pertemuan UNFCCC

Penjelasan ini ia lontarkan menanggapi pertanyaan Sukri Tamma, kandidat PhD di Universitas Bonn, saat Summer Talk PPI Bonn yang berlangsung hari Sabtu (08/06/13) di gedung ZEF.

“Tahu sendiri wakil rakyat kita. Saya tidak mau berbicara negatif, tapi mereka terkadang tidak paham substansi. Isu perubahan iklim memang booming di tingkat masyarakat, tapi tetap tidak menjadi minat partai politik,” Pratomo menambahkan.

Posisi Indonesia terkait perubahan iklim

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang pertama yang secara sukarela menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan dana sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 menngacu pada emisi tahun tersebut jika tidak dilakukan perubahan apapun.

“Tapi kelemahannya, Indonesia belum memiliki satu legislasi spesifik tentang perubahan iklim,” ungkap Tazwin Hanif dari Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Menurut studi GLOBE, sebuah kelompok pembuat kebijakan dari seluruh dunia, jumlah undang-undang terkait lingkungan di tingkat domestik meningkat dari 10 per tahun pada awal 2000-an menjadi rata-rata 20 per tahunnya pada tahun 2012. Meksiko telah memberlakukan UU sebagai panduan segala kebijakan terkait perubahan iklim. Korea Selatan mempunyai legislasi yang mengatur skema perdagangan emisi pada tahun 2015.

Laporan Pilihan

Audio dan Video Terkait