1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Hungaria Buka Kemungkinan Perubahan UU Pers

PM Hungaria Orban dalam pertemuannya dengan Presiden Komisi Uni Eropa Barroso mengungkapkan kemungkinan perubahan UU Pers yang kontroversial.

Presiden Komisi UE Barroso (ki.) dan PM Hungaria Orban (ka.) di Budapest, Hungaria, Jumat (07/01).

Presiden Komisi UE Barroso (ki.) dan PM Hungaria Orban (ka.) di Budapest, Hungaria, Jumat (07/01).

Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso mengatakan, dalam masa-masa sulit ekonomi dan keuangan, Hungaria mengemban tanggung jawab besar. Ia menarik pelajaran dari krisis keuangan yang baru saja berlalu.

"Solusi setengah-setengah saja tidak cukup. Kami memerlukan jawaban yang komprehensif. Eropa hanya bisa kuat, jika mampu untuk berkoordinasi bertindak dengan institusi kuat, dengan bersama memerintah, dan dengan koordinasi kuat di bidang ekonomi," kata Barroso.

Namun kebijakan bersama di bidang ekonomi, anggran negara, sistem perpajakan, dan jaringan sosial lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hampir tidak ada pemerintah dan parlemen yang suka melakukannya tanpa kompetensi nasional. Hungaria kini memiliki tugas untuk mengajukan rincian nyata ke dewan menteri.

Namun kontroversi seputar Hungaria yang menjadi pemimpin Dewan Kepresidenan Uni Eropa minggu lalu juga memicu tema lain, yaitu undang-undang pers Hungaria.

Aktivis Hungaria berunjuk rasa menuntut kebebsasan pers di negaranya.

Aktivis Hungaria berunjuk rasa menuntut kebebsasan pers di negaranya.

Perhimpunan jurnalis dari dalam dan luar negeri, juga perwakilan pemerintah Jerman, Perancis, Luksemburg mengritik undang-undang pers itu memberangus kebebasan pers.

Barroso sebelumnya menyampaikan kekhawatiran Komisi Eropa mengenai hal tersebut dalam pembicaraannya dengan PM Hungaria Viktor Orban. Orban menanggapinya dengan positif. Dikatakannya, undang-undang tersebut akan diubah, jika perlu.

Namun juga ia menepis sebagian kritik. Orban mengatakan, "Kami tidak bisa menerima jika ada pernyataan mengenai keraguan terhadap demokrasi kami, juga tidak dari negara-negara yang punya demokrasi berusia 200 tahun. Kami telah menumpahkan darah untuk kebebasan, kami telah berjuang melawan totaliterisme. Kami menghormati demokrasi seperti negara lainnya. Kami tidak ingin ada yang mempersengketakan undang-undang media, itu bukan masalah gengsi. Kami ingin membicarakannya dengan bijak. Jika Komisi Uni Eropa menyimpulkan bahwa undang-undang itu harus diubah, maka kami akan melakukannya. Tapi tidak ada ribut-ribut, tidak ada tekanan terhadap kami."

Orban juga menyampaikan reaksinya mengenai kritik terhadap pajak istimewa, yang dikenakan terhadap perusahaan asing di sektor energi, keuangan, dan telekomunikasi. Banyak perusahaan asing, di antaranya perusahaan Jerman, merasa dirugikan. Orban mengatakan, perusahaan Hungaria juga membayar pajak yang sama. Kemudian ia menanggapi kesan bahwa pemerintahannya berusaha untuk menormalkan kembali anggaran negara. Semua pihak harus berkontribusi, ungkap Orban.

"Saya hanya bisa meminta pada perusahaan ini, untuk lebih peka terhadap masalah negara dan rakyat Hungaria. Dan, Hungaria merupakan negara yang relatif miskin," tegasnya.

Komisi Uni Eropa juga akan meneliti secara hukum tuduhan diskriminasi yang dilontarkan perusahaan-perusahaan asing. Namun penelitian terhadap kedua tuntutan itu, yaitu terhadap undang-undang pers dan pajak istimewa, bisa jadi memerlukan waktu beberapa minggu. Dan dalam masa-masa ini, Hungaria sebagai pimpinan Dewan Kepresidenan Uni Eropa harus memperhitungkan sejumlah gangguan.

Christoph Hasselbach/Luky Setyarini

Editor: Rizki Nugraha