1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Hukum Rajam dan Potong Tangan di Brunei

Sultan Brunei, Selasa (22/10) mengumumkan pelaksanaan bertahap pemberlakuan hukum Islam yang lebih keras termasuk rajam dan potong tangan, menandai semakin menguatnya konservatisme di negara kerajaan itu.

Sultan Hassanal Bolkiah – yang merupakan salah satu orang terkaya dunia – mengatakan dalam pidatonya bahwa Undang-undang Pidana didasarkan pada Syariat Islam mulai Selasa pekan ini dikukuhkan dan akan “mulai berlaku enam bulan ke depan secara bertahap”.

Untuk kasus-kasus tertentu, hukuman itu bisa termasuk rajam sampai mati bagi para pelaku perzinahan, hukum potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi pelanggaran hukum mulai dari aborsi hingga minum minuman keras, demikian antara lain isi hukum Islam tersebut.

“Dengan kebesaran Allah, dengan akan berlakunya undang-undang ini, tugas kita kepada Allah sudah terpenuhi,” kata Sultan, yang kini berusia 67 tahun tersebut.

Keluarga kerajaan berkuasa penuh di negara kaya minyak berpenduduk 400.000 jiwa itu selama enam abad. Sultan Hassanal Bolkiah, sejak tahun 1996 telah menyerukan pemberlakuan hukuman Syariah bagi para pelaku kejahatan.

Brunei sudah mempraktikkan model Islam yang konservatif dibanding negara tetangganya yang juga berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Indonesia.

Di negara itu, penjualan dan meminum minuman keras di muka umum adalah hal terlarang dan pemerintah memberlakukan larangan ketat atas berbagai kegiatan agama lain selain Islam.

Masih belum jelas akan seberapa keras undang-undang kriminal baru, yang khusus diberlakukan bagi umat Islam itu akan dilaksanakan.

Semakin konservatif

Brunei Hochzeit

Sultan Hassanal Bolkiah memerintah dengan gaya konservatif di kerajaan kaya minyak

Brunei memiliki kombinasi dua sistem pengadilan sipil yang didasarkan pada hukum Inggris – karena negara itu ada di bawah Kerajaan Inggris hingga 1984 – dan pengadilan Syariah selama ini hanya terbatas menangani berbagai kasus pribadi dan keluarga seperti sengketa perkawinan.

Dua tahun lalu, seorang pejabat atas di kantor Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Brunei akan memberlakukan hukuman ekstrim bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran pidana berdasarkan hukum Islam, dan bahwa hakim akan mempunyai kewenangan yang luas dalam menerapkan hukuman Syariah.

Hampir 70 persen orang Brunei berasal dari etnis Melayu, 15 persen etnis Cina non Muslim, dan sisanya adalah kelompok suku lokal.

Didanai oleh kekayaan minyak dan gas khususnya di wilayah lepas pantai Laut Cina Selatan, Brunei dikenal sebagai negara dengan standar hidup paling tinggi di Asia.

Pemerintah menyediakan bagi warganya fasilitas kesehatan gratis dan bebas biaya pendidikan hingga tingkat Universitas.

Tapi Sultan Hassanal Bolkiah beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin konservatif, termasuk mewajibkan pendidikan agama bagi semua anak-anak Muslim dan memerintahkan semua perkantoran swasta maupun milik pemerintah untuk tutup selama shalat Jum'at.

ab/hp (rtr,afp,ap)