1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Hujan Kritik di Hari Pertama

Para pemimpin ASEAN dihujani kritik tajam Jumat ini setelah meresmikan komisi hak asasi yang mendapat cemoohan luas, dan menghalangi aktivis dari pertemuan kunci di KTT.

Salah satu acara pertama KTT ASEAN ke-15 yang dimulai Jumat ini (23/10) adalah peresmian Komisi Hak Asasi Manusia antar-pemerintahan, AIHRC. Kritik langsung bermunculan, meramalkan badan itu tak akan berbuat banyak untuk menghalangi para pelanggar hak asasi di kalangan anggota ASEAN sendiri, semisal Myanmar.

PM Thailand Abhisit Vejjajiva melontarkan pembelaan. Pendirian komisi merupakan salah satu tonggak sejarah yang signifikan dalam evolusi ASEAN, kata Vejjajiva seusai peresmian.

Menlu Singapura Geoge Yeo mengakui, komisi tak punya kuasa untuk ikut campur masalah HAM, sesuai piagam ASEAN yang memuat asas tidak ikut campur urusan dalam negeri anggota lain. Tapi, komisi itu hanya langkah awal.

"Jika negara anggota tertentu melakukan pelanggaran HAM, kita bisa bilang 'hei kalian kan sudah menyetujui kesepakatan ini. Ini syarat untuk menjadi sebuah komunitas, tolong sama-sama kita hargai. Jadi komisi ini memungkinkan kita untuk lebih menekan negara anggota yang tidak mematuhi aturan", kata Yeo.

Peresmian komisi pengawas tersebut dinodai kericuhan akibat ditolaknya sejumlah aktivis hak asasi yang dijadwalkan bertemu pemimpin ASEAN.

Pertemuan tahunan ASEAN menjadwalkan acara dimana delegasi yang dipilih oleh Masyarakat Sipil ASEAN bertemu para pemimpin negara, guna menunjukkan apa yang disebut orientasi baru rakyat.

Tetapi pemeritah Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina dan Singapura menolak delegasi yang dipilih untuk mewakili negara mereka. Pemerintah Myanmar malah menunjuk dua mantan polisi sebagai gantinya, guna mewakili masyarakat sipil di hadapan junta.

Sebagai reaksi, perwakilan sipil dari Indonesia, Malaysia dan Thailand melakukan aksi walk-out dari pertemuan yang sudah dijadwalkan itu. Debbie Stothard, dari Masyarakat Sipil ASEAN yang menunjuk para aktivis, mengatakan, ironis, penolakan terhadap masyarakat sipil justru terjadi pada saat Komisi HAM antar-pemerintahan ASEAN diresmikan.

Brad Adams, Direktur Asia Human Rights Watch mengatakan, ASEAN kembali menunjukkan tendensi otoriter dan keengganan untuk berurusan dengan orang yang berbeda pandangan. Badan antar-pemerintahan yang tidak mau berbicara dengan warganya sendiri adalah lelucon, tidak berharga, tandasnya.

Selain Myanmar yang akan mendapat sorotan karena memperpanjang penahanan terhadap Aung San Suu Kyi, KTT mungkin diwarnai ketegangan antara Kamboja dan tuan rumah Thailand.

Dua hari lalu Kamboja menawarkan suaka bagi mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang diburu oleh pemerintahnya. Jumat (23/10)Kamboja mengumumkan, tidak akan mengijinkan ekstradisi terhadap Thaksin jika ia datang ke Kamboja.

Para pemimpin ASEAN juga akan memfokuskan perhatian pada berkembangnya integrasi ekonomi, terutama dengan Cina. Selain itu terhadap rencana pembentukan masyarakat ekonomi gaya Uni Eropa, sampai tahun 2015. Lebih dari 40 perjanjian akan ditandatangani dalam KTT, menyangkut ekonomi, manajemen bencana, komunikasi dan pengamanan bahan pangan.

KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, resor di pinggir laut Thailand, yang berakhir Minggu (25/10) dijaga 18.000 tentara dan puluhan kendaraan lapis baja, setelah dua kali dibatalkan akibat demonstrasi antipemerintah tahun lalu.

RP/HP/afp/dpa/rtr