1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Indonesia

Hubungan RI-Australia Mulai Membeku

Presiden Indonesia, hari Rabu (20/11) menangguhkan kerjasama dengan Australia dalam isu sensitif terkait penyelundupan manusia, sambil mencela prilaku “perang dingin” Canberra.

Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa kerjasama dengan Australia dalam sejumlah isu untuk sementara akan dihentikan, termasuk latihan militer dan pertukaran data intelijen.

Tapi yang paling penting bagi Australia adalah kerjasama kunci dalam bidang penyelundupan manusia, karena Canberra berusaha membendung aliran ribuan pencari suaka yang tiba dengan perahu dari Indonesia.

Yudhoyono mengatakan bahwa “koordinasi kerjasama militer” antara Jakarta dan Canberra, yang mencakup kerjasama terkait penyelundupan manusia, akan dihentikan “sampai semuanya menjadi jelas”.

“Bagi saya pribadi, dan bagi rakyat Indonesia, penyadapan oleh Australia… sulit untuk dipahami,” kata Yudhoyono dengan nada marah di hadapan para wartawan.

”Ini bukan era perang dingin.”

Kerjasama dengan Australia terkait pertukaran dan saling berbagi informasi intelijen dan juga latihan militer bersama, akan ditangguhkan, kata presiden.

Ia bicara setelah rapat di istana kepresidenan di Jakarta dengan duta besar Indonesia untuk Australia yang ditarik pulang awal pekan ini terkait terungkapnya skandal tersebut.

Pukulan bagi PM Abott

Ini adalah ledakan kemarahan terbaru dari Indonesia atas laporan, yang didasarkan pada dokumen yang dibocorkan bekas mata-mata yang kini menjadi buronan Amerika yakni Edward Snowden, bahwa mata-mata Australia pernah mencoba menyadap telepon genggam presiden Yudhoyono, istri dan para menteri.

Selasa lalu, Yudhoyono secara terbuka mengecam Perdana Menteri Australia Tony Abbott lewat Twitter atas apa yang ia sebut sebagai "samasekali tidak menunjukkan nada penyesalan atas tuduhan upaya penyadapan oleh pemerintahan Australia sebelumnya." Laporan itu pertama kali dilontarkan oleh media-media Australia sendiri.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia akan menurunkan tingkat hubungan dengan Australia, dengan mengatakan kepada para wartawan: ”Seperti keran air, kami menutup bidang kerjasama satu per satu.“

Isu Panas Pencari Suaka

Para pencari suaka adalah isu panas di Australia, dan menghentikan masuknya ribuan calon pengungsi yang naik kapal dari Indonesia adalah prioritas pemerintahan Abott yang baru terbentuk.

Ia menang pemilu berkat kampanyanya mengenai kebijakan keras membendung para pencari suaka, termasuk memerintahkan kembali kapal-kapal yang membawa pencari suaka itu balik lagi ke Indonesia.

Keputusan Yudhoyono untuk menangguhkan kerjasama di beberapa bidang terjadi setelah Abott kembali menolak meminta maaf atas skandal itu.

“Saya memahami secara pribadi bagaimana menyakitkannya tuduhan ini, laporan ini, bagi dia (Yudhoyono) dan keluarganya,” kata dia kepada parlemen.

“Saya mencatat ada dugaan dan bahkan pengakuan di masa lalu terkait masalah serupa ini, tapi orang-orang tidak bereaksi berlebihan dan saya jelas tidak ingin bereaksi berlebihan sekarang.“

Indonesia lakukan hal serupa

Abott kelihatannya ingin berkelit, dengan mengacu kepada pengakuan bekas kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia dang mengatakan bahwa operasi mata-mata serupa juga dilakukan Indonesia di masa silam.

The Australian dan tabloid Sydney Daily Telegraph, mengutip komentar dalam wawancara televisi tahun 2004 dari bekas kepala BIN Abdullah Mahmud Hendropriyono, yang mengatakan bahwa semua pemerintahan saling menyadap satu sama lain.

Ia mengakui bahwa Jakarta telah mendengarkan percakapan telepon dari para politisi Australia, dan juga menyadap komunikasi militer dan sipil Australia dan bahkan menyadap kedutaan Australia di Jakarta selama krisis di Timor Leste tahun 1999.

Pada masa itu, tidak ada tuntutan permintaan maaf yang diajukan Perdana Menteri Australia John Howard pada masa itu.

Bocoran dokumen dari ABC dan surat kabar The Guardian, menunjukkan bahwa dinas intelijen elektronik Australia mencoba melacak aktivitas telepon genggam milik presiden Yudhoyono, istri dan para menteri selama 15 hari pada Agustus 2009, ketika PM Kevin Rudd dari Partai Buruh berkuasa.

ab/as (afp,ap,rtr)

Laporan Pilihan