1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Hasil Pemilu Mulai Dihitung Ulang

Libya memulai penghitungan kembali hasil pemilu dan surat suara yang tidak sah. Kelompok HAM mengatakan, milisi masih menahan 5.000 orang, meskipun telah berakhir batas waktu penyerahan tahanan untuk diadili.

Komisi pimilihan umum Libya mengumumkan bahwa mereka juga meninjau banding yang diajukan oleh para kandidat setelah pengumuman hasil parsial selama seminggu terakhir. Penghitungan seluruh surat suara dalam pemilu bebas pertama di Libya telah rampung hari Sabtu (14/07) dan direncanakan pengumuman hasil akhir pemilu akan dikeluarkan hari Senin (16/07). Demikian dikatakan ketua komisi pemilu.

Menurur penghitungan parsial hari Kamis (12/07), Aliansi Kekuatan Nasional dari mantan perdana menteri sementara Libya, Mahmud DJibril, telah meraih kemenangan telak atas partai-partai Islam saingannya. Kekalahan sayap politik dari Partai Ikhwanul Muslimin Libya menjadi pukulan bagi kelompok islamis di negara-negara Arab, mengingat kemenangan mereka seperti di Mesir dan Tunisia.

Libyen Ministerpräsident Mahmud Dschibril in Tripolis

Mahmud Djibril

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat William Burns, dalam kunjungannya di Tripoli menyebut pemilu di Libya sebagai tonggak sejarah di jalan menuju lembaga demokratis. Dalam pembicaraannya dengan beberapa pejabat Libya, William Burn juga membahas masalah kerjasama di bidang keamanan, kesehatan dan pendidikan. Walaupun tidak ada perjanjian yang ditandatangani selama kunjugannya di Libya, Burns mengatakan bahwa Amerika Serikat memandang ke depan untuk melakukan hubungan di seluruh jajaran, termasuk dengan jajaran militer, setelah pemerintahan baru terbentuk di Libya.

Sementara itu, organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch menuduh Libya tidak berbuat banyak untuk menjamin hak-hak tahanan yang berada di tangan milisi. “Di penjuru Libya, ribuan tahanan masih mendekam di penjara yang dikontrol milisi, tanpa tuduhan resmi dan tanpa kemungkinan peninjauan hukum,” dikatakan kepala Human Rights Wacht wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. “Meskipun imbauan kepada pihak milisi yang telah dilakukan selama berbulan-bulan, pemerintah transisi tidak menepati batas waktu dan gagal untuk mengurusi sekitar 5.000 orang yang ditahan sewenang-wenang oleh kelompok bersenjata. Beberapa dari tahanan mengalami penyiksaan berat.”

yf (rtr/afp/ap)