1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

G8 Siapkan Dana Bantuan Buat Afrika Utara

Pertemuan puncak G8 di Deauville berakhir dengan sejumlah kesepakatan yang antara lain berisikan bantuan keuangan untuk Tunisia dan Mesir. Pertemuan kali ini juga ditandai berubahnya sikap Rusia terhadap Libya.

From center, German Chancellor Angela Merkel, Russian President Dmitry Medvedev and Canadian Prime Minister Stephen Harper walk together prior to a meeting at the G8 summit in Deauville, France, Friday, May 27, 2011. G8 leaders, in a two-day meeting, will discuss the Internet, aid for North African states and ways in which to end the conflict in Libya. (AP Photo/Markus Schreiber, Pool)

Kepala negara dan pemerintahan kelompok negara G8 di Deauville, Perancis

Pemimpin negara-negara barat yang tergabung dalam kelompok G8 menyepakati untuk mempercepat tumbangnya pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Perancis dan Inggris menyokong dengan menjanjikan fase baru operasi militer. Disamping itu upaya diplomatik dilakukan lewat desakan yang dilakukan Rusia agar Gaddafi segera mundur dari jabatannya dan keluar dari Libya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, masyarakat dunia tidak memandang Gaddafi sebagai pemimpin Libya. Pernyataan Medvedev dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G8 itu disambut presiden Perancis, Nicolas Sarkozy dan para pejabat Gedung Putih.

Menutup pertemuan tingkat tinggi G8, Sarkozy berhasil menghimbun dana pinjaman dan hibah, dan menjanjikan dana tersebut bagi negara-negara revolusi Arab sekitar 28 milyar euro, bagi pembangunan dan demokrasi.

Mendorong Demokratisasi di Afrika Utara

Dalam deklarasi bersama pemimpin-pemimpin G8 usai mengadakan pertemuan dengan dua negara yang mencari dukungan bagi reformasi yakni Mesir dan Tunisia, disebutkan : Demokrasi merupakan jalan terbaik bagi perdamaian, stabilitas, kemakmuran dan pertumbuhan serta pembangunan.

KTT G8 yang berlangsung di Deauville, Perancis itu diikuti oleh para presiden dan perdana menteri Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka mengambil garis keras terhadap rezim yang merepresi gerakan pro demokrasi, memperingati Libya dan Suriah untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.

Dalam pernyataan bersama, pemimpin-pemimpin G8 mendesak segera dihentikannya penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi warga sipil , permusuhan dan kekerasan terhadap masyarakat. Gaddafi dan pemerintah Libya telah gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi rakyat Libya dan telah kehilangan semua legitimasi.

"Gaddafi harus pergi. Rakyat Libya berhak menentukan masa depannya sendiri," kata Sarkozy.

Sarkozy menjanjikan untuk mengintensifkan aksi militer dalam melawan Gaddafi, sementara Perdana Menteri Inggris, David Cameron membenarkan bahwa pihaknya akan mengirim helikopter Apache yang ditargetkan pada pasukan pemerintah Libya.

Sikap Rusia Berubah

Presiden AS Obama menilai mandat PBB yang tertuang dalam resolusi 1973 baru akan berakhir jika Gaddafi berhenti menyerang rakyat Libya. "Kita bergabung untuk menyelesaikan tugas ini,“ katanya.

Ucapan Obama atas kemajuan yang sudah dicapai itu mengacu pada serangan udara NATO dalam mendukung kekuatan pemberontak . Presiden Rusia, Dmitry Medvedev yang sebelumnya mengritik serangan udara NATO, dalam KTT G8 akhirnya mengatakan akan mengirim utusannya untuk mengadakan kontak dengan para pemberontak. Pejabat Gedung Putih menyebutkan, Rusia akan membagi informasi mengenai pembicaraanya dengan Gaddafi dan pejabat Libya lainnya.

Sementara terhadap Suriah, Medveded mengungkapkan Presiden Suriah, Bashar al Assad harus mengubah haluan dari sekedar ucapan ke tindakan, dalam mengakhiri kekerasan yang dilakukan terhadap aksi protes terhadap rezimnya.

Disamping itu, negara-negara G8 akan mengucurkan milyaran dollar dana bantuan bagi Tunisia dan Mesir, seiring keberhasilan kedua negara itu dalam aksi pemberontakan mereka terhadap rezim penguasa pada awal tahun ini. Perekonomian kedua negara itu terguncang selama masa-masa kekisruhan politik bulan Januari dan Februari lalu.

Ayu Purwaningsih (rtr/dpa/dw)
Editor : Rizki Nugraha

Laporan Pilihan