1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Friedrich: "Harus Ada Aturan Perlindungan Data di Eropa"

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Menteri Dalam Negeri Jerman Hans Peter Friedrich menuntut adanya aturan perlindungan data untuk warga Eropa.

Hans-Peter Friedrich (CSU) in Vilnius, Litauen. 18.07.2013. Foto: Bernd Riegert, DW

Hans-Peter Friedrich

Deutsche Welle: Bagaimana seharusnya Eropa bereaksi terhadap skandal NSA dan penyadapan data secara massal yang dilakukan dinas rahasia? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perlindungan data pribadi?

Hans-Peter Friedrich: Pertama-tama, saya yakin harus ada jawaban yang tegas, juga kepada Amerika Serikat. Pesannya: Kami ingin melindungi data-data warga kami. Yang penting disini adalah transparansi. Apa yang terjadi dengan data saya, yang saya berikan pada orang lain, dalam kaitan pribadi, di kantor publik, atau dalam hubungan ekonomi.

Lalu, dengan dasar hukum apa, undang-undang apa yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan data ini? Pertama, harus ada peraturan perlindungan data yang berlaku secara mendasar di seluruh Eropa. Juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan komunikasi besar dari Amerika Serikat. Kami menuntut, kalau ada perusahaan yang memberikan data warga Jerman atau warga Eropa kepada lembaga Amerika, perusahaan ini harus mengumumkannya secara terbuka. Menurut saya, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip transparansi.

Kedua, kami ingin bekerjasama dengan Amerika Serikat, yang ingin punya perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa, untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang keamanan data. Karena itu kami akan memperbaiki "Perjanjian Safe Harbor". Perjanjian ini mengatur standar perilaku perusahaan yang juga diakui oleh Amerika Serikat. Aturan ini harus diperketat. Lalu menurut saya, kita juga membutuhkan semacam "aturan dasar digital" untuk melindungi data-data pribadi dan mengatur penggunaannya. Kita harus bisa bertindak cepat dalam ketiga bidang ini.

Kebanyakan perusahaan seperti terjepit di tengah-tengah, karena banyak perusahaan komunikasi besar adalah perusahaan Amerika. Di satu pihak, pemerintah Amerika menuntut agar mereka menyerahkan data-datanya. Di lain pihak pemerintah Eropa menuntut agar mereka mengumumkan apa yang terjadi dengan data-data pelanggannya. Ini kan situasi yang sulit bagi mereka?

Ya, ini situasi yang sangat sulit. Dan itu sedang terjadi sekarang. Yahoo sedang menggugat pemerintah Amerika dan mengatakan: "Di Eropa kami harus bisa menerangkan dan membela diri. Tapi kalian (pemerintah Amerika –red) mengatakan, kami tidak boleh bilang apa-apa. Kami tidak bisa bekerja seperti ini. Situasi ini merusak bisnis kami". Jadi ini memang tekanan untuk pemerintah Amerika Serikat agar melakukan sesuatu. Mungkin juga nanti ada keputusan pengadilan. Kami berharap pemerintah Amerika nantinya punya orientasi baru dan dasar hukum baru.

Yang melakukan penyadapan data bukan hanya dinas rahasia Amerika Serikat. Apakah usulan perlindungan data Eropa berarti juga membatasi kegiatan intelijen negara-negara Eropa sendiri?

Bagi saya yang penting adalah, orang harus memahami bahwa setiap negara punya dinas rahasia. Dan setiap negara punya kewajiban melindungi warganya. Terorisme internasional hanya bisa dicegah melalui kerjasama internasional antara lembaga intelijen. Karena itu, kita perlu kerjasama erat dan saling percaya. Tapi satu hal jelas: Setiap lembaga intelijen harus bekerja di atas dasar hukum, yang dibuat oleh parlemen yang demokratis. Ini yang harus dipastikan. Di banyak negara, pengawasan biasanya dilakukan oleh sebuah komisi pengawas di parlemen atau sebuah institusi khusus.

Untuk itu, tentu saja harus ada landasan hukum yang transparan bagi semua pihak. Sebuah negara demokrasi harus mengumumkan prinsip-prinsip, dan atas landasan apa dinas rahasianya bekerja. Informasi tentang operasionalnya tentu tetap rahasia.

Anda percaya perlindungan data di eropa bisa diperbaiki sebelum pemilu Eropa bulan Mei 2014?

Tentu saja! Kami sedang mendorong pembuatan aturan dasar perlindungan data. Ini tentu aturan yang sangat kompleks, menyangkut banyak bidang kehidupan. Jadi harus dibahas dengan seksama. Aturan ini nantinya akan menjadi aturan Eropa yang menggantikan aturan nasional. Karena itu harus disusun dengan cermat. Tapi saya kira, tahun 2014 sudah ada hasilnya.

Hans Peter Friedrich (56 tahun) menjabat Menteri Dalam Negeri sejak Maret 2011. Ia anggota partai CSU dan sebelummya menjabat Ketua Fraksi CSU di negara bagian Bayern. Minggu yang lalu, ia berkunjung ke Amerika Serikat untuk meminta informasi tentang kegiatan NSA di Jerman. Menurut Friedrich, pemerintah Amerika berjanji memberikan informasi yang diminta.

Laporan Pilihan