1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Fatah dan Hamas Sepakati Pemerintahan Transisi

Kesepakatan rekonsiliasi Fatah Hamas ditanggapi secara positif tapi hati-hati oleh mayarakat internasional. Sebaliknya Israel mengritiknya.

default

Pimpinan Fatah, Mahmud Abbas dan pimpinan Hamas, Khaled Mashaal di Qatar

Fatah dan Hamas setelah berunding intensif selama dua hari di Qatar, Senin (06/02) menyepakati sebuah pemerintahan transisi bersama, yang dipimpin presiden Mahmud Abbas. Dengan kesepakatan rekonsiliasi itu, hambatan terpenting dalam proses pemilihan umum di kawasan Palestina dapat disingkirkan.

Treffen Mahmoud Abbas mit Khaled Mashaal in Katar

Perundingan Fatah dan Hamas dengan penengahan emir Qatar di Doha.

Pemerintahan otonomi Palestina juga mengharapkan, dengan rekonsiliasi itu akan dapat diraih pengakuan luas bagi eksistensi Palestina di PBB. Akan tetapi Israel menilai, perujukan itu akan semakin mempersulit digelarnya kembali perundingan perdamaian.

Israel mengecam

PM Israel, Benjamin Netanyahu bereaksi segera, dengan mengritik kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dengan Hamas itu. Israel mengkategorikan Hamas sebagai organisasi teroris. Sementara Hamas tidak mengakui hak eksistensi Israel. Netanyahu memperingatkan Abbas, sikapnya yang mendua, antara perundingan damai dan merangkul kelompok yang tidak mengakui Israel, tidak akan sukses.

Israel Palästina Palästinenser Freilassung Netanjahu 18.12.2011

PM Israel Benjamin Netanyahu

Netanyahu mengeluarkan ancaman : “Jika presiden Abbas mewujudkan apa yang ditandatangani di Doha, ia meninggalkan jalan perdamaian dan bergabung dengan musuh perdamaian. Anda tidak dapat meraih keduanya. Tinggal pilih, kesepakatan dengan Hamas atau perdamaian dengan Israel.“

Positif tapi hati-hati

Sementara itu, masyarakat internasional bereaksi positif tapi hati-hati menanggapi kesepakatan rekonsiliasi di Palestina itu. Petugas urusan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton menyatakan, rekonsiliasi dan upaya menggelar pemilu di Palestina, merupakan tahapan penting dalam langkah menuju perundingan damai dengan Israel. Uni Eropa juga yakin, dukungan terhadap pemerintahan otonomi akan dilanjutkan. Syaratnya, pemerintahan baru harus mewajibkan diri menghentikan aksi kekerasan dan mengakui hak eksistensi negara Israel.

epa03088377 UN Secretary-General Ban Ki-moon speaks during a joint press conference with the Palestinian Authorities President Mahmoud Abbas (unseen) in the West Bank town of Ramallah on 01 February 2012. UN Secretary-General Ban Ki-Moon kicked off a series of meetings 01 February with Israeli and Palestinian leaders, holding talks in Jerusalem with President Shimon Peres. EPA/ATEF SAFADI

Sekjen PBB Ban Ki-moon

Sekjen PBB, Ban Ki Moon dalam percakapan telefon dengan presiden Mahmud Abbas mengingatkan, rekonsiliasi dengan Hamas, jangan sampai menghentikan perundingan damai dengan Israel. Jurubicara sekjen PBB mengatakan, Ban juga menegaskan, rekonsiliasi di Palestina dan perundingan damai dengan Israel, jangan dianggap sebagai kontradiksi dan kesepahaman eksklusif.

AS menanggapi secara hati-hati kesepakatan rekonsiliasi dan pembentukan pemeríntahan transisi bersama di Palestina itu. Jurubicara kementrian luar negeri di Washington, Victoria Nuland mengatakan, pihaknya memerlukan informasi lebih rinci mengenai kesepakatan bersangkutan. Senada dengan Uni Eropa, AS juga menegaskan persyaratan, dihentikannya aksi kekerasan dan pengakuan bagi sebuah negara Israel.

Dalam kesepakatan rekonsiliasi disetujui, para menteri dalam pemerintahan transisi bersama, akan terdiri dari para pakar independen dan bukan politisi karir. Namun belum dipastikan, kapan pemerintahan transisi akan bertugas. Fatah dan Hamas menyepakati, pemilu parlemen dan presiden di Palestina akan digelar bulan Mei mendatang.

Agus Setiawan (dapd/dpa/afp/ap)

Editor : Edith Koesoemawiria

Laporan Pilihan