1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Iptek

Facebook Beri 'Unlike' bagi Demokrasi

Facebook bebas mengubah kebijakan privasi setelah jajak pendapat pengguna gagal memenuhi kuota untuk menolak perubahan yang tidak diinginkan pada raksasa internet itu.

Facebook menyatakan hasil jajak pendapat hanya dapat mengikat apabila mendapatkan respon dari 30 persen penggunanya atau 300 juta orang.

Tanggal 3 Desember, Facebook mengajak sekitar 1 miliar anggotanya untuk memberikan suara menyangkut kebijakan tahun 2009 jejaring sosial itu yang menyatakan bahwa perubahan apapun terhadap aturan privasi harus melalui persetujuan pengguna.

Facebook ingin melonggarkan aturan mengenai siapa yang bisa mengirimkan pesan kepada penggunanya dan berbagi informasi dengan afiliasi seperti Instagram.

Partisipasi terbesar belum cukup

Jajak pendapat yang ditutup Senin (10/12) lalu mengundang tingkat partisipasi terbesar pada sejarah Facebook, dengan 668.125 total pemberi suara dan 87 persen yang menolak perubahan dan hanya 79.731 yang menyuarakan dukungan. Tetap saja jumlah pemberi suara masih jauh dari ambang 30 persen yang ditetapkan Facebook.

Penolakan mayoritas pemilih diberikan dalam referendum yang bertujuan mengambil kuasa dari para pengguna Facebook untuk mendukung atau menolak perubahan kebijakan.

Instagram menjadi langganan pengguna smartphone

Instagram menjadi langganan pengguna smartphone

Ini berarti perusahaan yang bermarkas di California itu dapat dengan leluasa mewujudkan penghapusan struktur voting dan menyatukan data Instragram untuk kepentingan iklan. Facebook membeli layanan situs blogging-foto tersebut awal tahun ini melalui transaksi tunai dan saham yang bernilai satu miliar Dolar.

Perubahan kebijakan juga mempermudah pemasang iklan dan pengguna lainnya untuk mengirim pesan melalui Facebook serta membatasi kontrol pengguna.

Aktivis tidak tinggal diam

Kaum aktivis langsung mengecam dengan mengatakan kebijakan baru apabila diimplementasikan dapat melanggar hukum atau persetujuan Facebook dengan pembuat kebijakan Amerika Serikat awal tahun ini setelah timbul keluhan dari kelompok-kelompok pejuang hak privasi.

Jajak pendapat, yang bisa jadi merupakan yang terakhir di Facebook, digelar setelah tawaran perubahan kebijakan Facebook diserang kelompok-kelompok pejuang hak privasi termasuk Pusat Informasi Privasi Elektronik dan Pusat Demokrasi Digital.

Pusat Informasi Privasi Elektronik mendesak pengguna Facebook untuk memilih 'Tidak,' dengan dalih perubahan akan mengakhiri jajak pendapat pengguna, menghilangkan blokade spam, dan menggabungkan informasi pribadi dari Facebook dengan data dari Instagram.

CP/EK (afp, dpa)