1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Dana Siluman Bikin DPRD DKI Kalut

Hendra Pasuhuk2 Maret 2015

Fraksi Nasdem di DPRD DKI menarik diri dari hak angket dan minta maaf pada warga Jakarta. Partai Gerindra jalan terus dan menyebut siapa yang tarik diri berarti ikut bermain. Media sosial ramai dengan #temanahok.

https://p.dw.com/p/1Ejm2
Basuki Tjahaja Purnama und Joko Widodo
Foto: AFP/Getty Images/ B. Ismoyo

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambut baik pernyataan fraksi Partai Nasdem untuk menarik diri dari hak angket. Ahok mengatakan, sikap Nasdem adalah sikap yang betul. Tapi ia menegaskan tetap menghormati hak-hak partai politik mengajukan angket.

“Saya tidak minta parpol tarik diri dari hak angket atau membatasinya. Saya justru minta parpol jangan lakukan pembiaran anak buahnya nyolong,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta hari Senin (02/03/15), sebagaimana dikutip kompas.com.

Ahok selanjutnya mengatakan, pihak Nasdem sekarang sadar ada kekeliruan dalam langkah yang diambil DPRD DKI.

"Nasdem membatalkan angket, karena sadar Rp 12,1 triliun itu nggak bener,” katanya.

Anggaran sebesar Rp12,1 triliun yang disebut-sebut sebagai "dana siluman", antara lain dianggarkan untuk membeli perangkat pendukung pasokan listrik untuk komputer, uninterruptible power supply (UPS), di tiap kelurahan di Jakarta Barat. UPS yang di pasaran seharga Rp. 200 juta, dianggarkan sampai Rp. 4 miliar satu unitnya.

Gerindra lanjutkan rencana angket

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, hak angket untuk Ahok perlu dilanjutkan.

"Kalau memang Ahok ada pelanggaran, ya lakukan saja. Kan itu sesuai statement Ahok tentang ada korupsi sekian triliun rupiah," kata Desmond terkait pernyataan Gubernur Jakarta tentang adanya dana siluman di APBD yang mencapai Rp. 12 triliun lebih.

Desmond mengatakan, harus jelas siapa yang bohong, DPRD atau Ahok.

Mencabut dukungan untuk angket bukan jalan keluar, kata Desmond. Malah orang bisa berpikir, ada ketakutan apa sampai mundur dari hak angket.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan, DPRD mau membentuk panitia angket karena ingin mempertahankan draft APBD parlemen dan menuduh pemerintah DKI yang bersalah.

Dukungan untuk Ahok

Ratusan warga menggelar dukungan untuk Gubernur DKI dalam sengketa dengan DPRD DKI di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, hari Minggu (01/03/15). Mereka melakukan berbagai kegiatan dari aksi kesenian sampai pengisian formulir petisi mendukung Ahok.

Koordinator aksi, Aditya Yogi Prabowo, mengatakan, mereka berkumpul melalui sosial media dengan tagar @temanahok. Para demonstran antara lain mengusung slogan "Gue Ahok, Lawan Aksi Begal APBD".

Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) juga menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI yang sudah melaporkan dugaan korupsi APBD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan main-main dengan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta itu kan sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat," kata Aditya Yogi Prabowo. Dukungan bagi Ahok di media sosial makin ramai dalam beberapa hari terakhir dengan tagar #SaveAhok.

hp,yf (kompas, detik, satuharapan.com)