1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Diragukan, Penarikan Pasukan PBB Dari Kongo

Bulan lalu pemerintah Kongo meminta pasukan PBB angkat kaki paling lambat bulan Agustus 2011. Namun siapkah pemerintah Kongo melindungi keamanan rakyat mereka?

default

Serdadu PBB di Kongo

Republik Demokrasi Kongo tercatat sebagai lokasi terbesar misi pasukan perdamaian PBB, dengan lebih dari 20.000 tentara. Tetapi bulan lalu, pemerintah Kongo dengan tegas menetapkan batas waktu sampai bulan Agustus 2011 kepada pasukan perdamaian untuk meninggalkan negara mereka. Fabienne Hara dari International Crisis Group (ICG) menilai, keputusan Pemerintah Kongo dilatar-belakangi agenda lain. Bukan karena kemarahan akan buruknya reputasi dan kinerja pasukan PBB.

"Saya rasa alasan sesungguhnya adalah, pemerintah Kongo ingin sepenuhnya mengambil alih kendali pemilihan umum yang akan diselenggarakan tak lama lagi, tegas Hara.

Fabienne Hara, sebagaimana para pengamat internasional lain yakin, penarikan tentara PBB akan digunakan oleh pemerintah Kongo untuk menunjukkan kepada rakyat, seolah-olah situasi keamanan negeri itu telah membaik.

Sejauh ini dijaddualkan 2000 tentara PBB akan ditarik sebelum akhir Juni mendatang. Sebuah delegasi dewan keamanan PBB akan datang ke Kongo tanggal 17 hingga 20 April mendatang untuk mengkaji kinerja MONUC dan membicarakan masa depan misi tersebut.

Dennis Tull, peneliti senior di sebuah lembaga masalah internasional dan keamanan di Jerman ragu dengan jadual itu. Menurutnya, kecil kemungkinan misi PBB ditarik dari Kongo pada sebelum tahun 2011.

"Saya tidak yakin pasukan PBB akan segera ditarik, khususnya dari daerah Timur Kongo," kata Tull. Menurutnya, jikapun ada yang ditarik, tahun 2010, paling-paling pasukan PBB yang ditempatkan di wilayah barat Kongo. "Penarikan pasukan dari wilayah timur Kongo akan menimbulkan bencana besar bagi rakyat sipil, karenanya saya pikir tidak mungkin dilakukan."

Lebih jauh Dennis Tull menegaskan, "tentara Kongo bukan hanya tidak mampu mengamankan wilayah tersebut, tetapi mereka justu merupakan pelaku utama pelanggaran hak asasi di sana."

Tetapi ternyata wilayah lain pun terbukti bergolak pula. Misalnya kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Mbandanka, Equateur, wilayah barat Kongo. Di Mbandaka, para pemberontak menduduki lapangan udara dan membunuh banyak orang.

Fabienne Hara dari ICG menyebut, serbuan itu menunjukkan dengan jelas ketidak berdayaan pemerintah Kongo. „Peristiwa itu menunjukkan bahwa wilayah barat Kongo pun sebenarnya masih belum benar-benar stabil, terlepas dari apapun yang dikatakan pemerintah," tandasnya

Pengamat dari lembaga penengah konflik yang berpusat di Brusel ini juga menilik satu sisi lain. Bahwa serangan di bandara Mbandaka dilancarkan bersamaan dengan permintaan yang diajukan Presiden Kongo kepada Dewan Keamanan untuk menarik pasukan PBB dari wilayah Kongo.

Para para internasional sepakat, sepertinya pasukan PBB belum akan ditarik dari Kongo di musim panas tahun depan. Kendati sebetulnya berbagai laporan mengungkapkan, pasukan PBB di Kongo tidak berhasil memenuhi tugasnya melindungi warga.

Kelompok Human Right Watch melaporkan terjadinya perkosaan terhadap kaum perempuan, termasuk anak-anak di wilayah Kivu oleh sejumlah tentara PBB. Organisasi pemantau hak asasi manusia yang berpusat di New York itu juga menunjuk kegagalan pasukan PBB dalam menghentikan perang antara berbagai kelompok pemberontak, milisi dan tentara Kongo.

Chiponda Chimbelu/ Munge Setiana
Editor: Ging Ginanjar