1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Dipertanyakan, Praktek Sponsoring bagi Partai Politik

Saat ini, Menlu Jerman Westerwelle dari Partai FDP sedang berkunjung ke Amerika Selatan. Ia disertai delegasi ekonomi yang terdiri dari para manajer Jerman. Bagaimana mereka diseleksi ikut rombongan Menteri Luar Negeri?

default

Gambar ilustrasi: seorang warga mengisi formulir laporan pendapatannya bagi dinas pajak, mencantumkan jumlah sumbangan bagi sebuah partai

Menurut laporan majalah Der Spiegel, yang diutamakan adalah perusahaan yang menyumbang untuk Partai Demokrat Liberal FDP. Protes langsung bermunculan.

Tahun lalu Partai Demokrat Liberal FDP menggelar kongres nasional di kota Hannover. Berbagai perusahaan ditawarkan untuk memasang promosi di lokasi kongres. Untuk 1 meter kuadrat harganya 220 Euro, hampir 3 juta Rupiah. Banyak perusahaan yang memanfaatkan kongres FDP sebagai ajang promosi. Terdaftar ada hampir 70 perusahaan, dari apotik sampai perusahaan mobil. Perusahaan otomotif Audi menyewa tempat seluas lebih 100 m2. Artinya, Audi membayar lebih 20.000 Euro, atau sekitar 250 juta Rupiah.

Bagi Heidi Klein dari organisasi pemantau Lobby Control, ini bermasalah. Partai politik bisa saja menerima sponsor untuk menutupi biaya sewa gedung kongres. Tapi kalau jumlah pemasukan terlalu berlebihan, ini sudah merupakan sumbangan terselubung untuk partai. Menurut Undang Undang Kepartaian, setiap sumbangan harus dipublikasi. Sedangkan keuntungan dari Sponsoring tidak diatur jelas.

Heidi Klein menjelaskan, "Saya pernah lihat laporan keuangannya, memang ada tentang pemasukan dan pengeluaran lain-lain. Nah, hasil sponsoring dimasukkan ke sana. Tapi bagi warga biasa, sulit melacak ke mana uang yang berasal dari sponsoring itu mengalir."

Masalah sponsoring belakangan memang menyulut debat. Di negara bagian Nordrhein Westfalen dan Sachsen, Partai Uni Kristen Demokrat CDU mencari sponsor untuk kongresnya dengan menjual pertemuan khusus dengan perdana menteri. Siapa yang membayar jumlah tertentu, akan mendapat termin berfoto dengan perdana menteri. Kalau membayar lebih banyak, nama perusahaan disebut dalam kata sambutan. Untuk sponsor yang lebih besar lagi, perdana menteri akan menyediakan waktu khusus untuk percakapan pribadi. B

agi Ulrich Maurer, anggota parlemen dari Partai Kiri, ini merupakan skandal. "Kalau di Jerman, seorang perdana menteri bisa disewa per jamnya, ini bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat, yang memang sudah tipis pada demokrasi."

Masyarakat memang makin pesimis. Lebih 80 persen warga Jerman percaya, perusahaan-perusahaan berhasil mempengaruhi kebijakan para politisi lewat sumbangan dan uang sponsor. Untuk menghindarinya, harus ada transparansi. Saat ini, sumbangan untuk partai di atas 50.000 Euro harus segera dilaporkan kepada ketua Parlemen dan dipublikasikan. Sedangkan sumbangan di atas 10.000 Euro harus tertera lengkap dengan pemberi sumbangan dalam laporan keuangan.

Tapi Heidi Klein dari Lobby Control menuntut aturan lebih ketat. "Sponsoring harus diperlakukan sama dengan sumbangan. Dana di atas 10.000 Euro, harus segera dipublikasi. Di atas 2000 Euro, harus tertera jelas dalam laporan keuangan partai, siapa pemberi dananya."

Di Jerman, partai politik mendapat bantuan keuangan dari negara, maksimal sampai 130 juta Euro per tahun. Selebihnya, partai politik memang harus mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Tujuannya, agar partai politik punya basis kuat di masyarakat dan tidak tergantung pada keuangan negara. Yang dipermasalahkan bukan sumbangan untuk partai, melainkan transparansinya. Setiap warga harus bisa melihat dengan jelas, ke mana dana itu mengalir.

Sabine Kinkartz/Hendra Pasuhuk

Editor: Dyan Kostermans