1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Dibutuhkan Kehandalan dalam Sektor Lingkungan Hidup

23 Oktober 2009

Pembagian jatah menteri ke partai-partai politik menyisakan persoalan. Dalam bidang lingkungan hidup dibutuhkan figur cakap di kabinet dalam negosiasi internasional dan penanganan persoalan lingkungan di dalam negeri.

https://p.dw.com/p/KDex
Persoalan perubahan iklim menjadi isu penting dalam tatanan nasional dan globalFoto: picture-alliance/ dpa

Kalangan pegiat lingkungan hidup beranggapan semestinya menteri yang dipilih memiliki reputasi internasional. Kebutuhan atas figur yang memiliki reputasi berkualitas di bidang lingkungan hidup itu tak lepas dari beratnya persoalan lingkungan di Indonesia saat ini, disamping pentingnya isu lingkungan di tatanan internasional saat ini, terutama dalam penanganan problem perubahan iklim.

Perundingan iklim internasional sudah di depan mata. Desember mendatang di Kopenhagen, Denmark, akan diambil keputusan upaya pengurangan emisi, pengganti Protokol Kyoto yang habis tenggat waktunya tahun 2012. Terkait dengan itu, dibutuhkan figur yang cakap dalam bidang lingkungan hidup untuk bernegosiasi dalam tatanan global maupun mengatasi persoalan lingkuan hidup di dalam negeri.

Oleh sebab itu kalangan aktivis lingkungan menyesalkan putusan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memilih menteri di sektor lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi menyebutkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang berasal dari Partai Amanat Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Mohammad Hatta dari kalangan akademisi, selama ini kiprahnya tidak dikenal dalam sektor kehutanan maupun lingkungan hidup.

"Kiprahnya dalam hal negosiasi-negosiasi maupun dalam hal kehutanan nasional dan global. Terkait dalam masalah perubahan iklim, Zulkifli Hasan akan menemui kesulitan karena ini masalah substansial. Masalah posisi tawar Indonesia dalam pertemuan di Kopenhagen. Beliau harus mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu perubahan iklim global. Termasuk mekanisme peranan Indonesia dalam pengurangan emisi di negara-negara maju. Sejauh mana Indonesia mampu mendorong sistem keadilan dalam hal tanggung jawab negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang dalam pengurangan emisi global dan juga bantuan-bantuan finansial yang sifatnya tidak berupa utang,” jelas Elfian Effendi.

Perundingan iklim internasional di tahun-tahun belakangan ini semakin gencar dilaksanakan menjelang pertemuan besar Desember mendatang. Putaran demi putaran perundingan terus berjalan alot, kelompok-kelompok negara masih bertahan dengan kepentingannya masing-masing dan terus belajar dalam menyikapi perubahan iklim. Karena dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memahami persoalan dan kepentingan dalam isu global ini.

Elfian Effendi menambahkan, di samping tatanan internasional, Indonesia juga memiliki persoalan berat di dalam negeri. "Misalnya tingkat deforestasi yang tinggi, penangangan pembalakan liar yang tidak selesai-selesai, tumpang tindihnya perizinan kawasan, konflik tata ruang nasional, ini PR yang besar.“

Sementara dalam dunia pertambangan menurut LSM Pertambangan JATAM seharusnya menteri energi dan sumber daya mineral diisi oleh orang yang memiliki keahlian. Koordinator JATAM Siti Maimunah menilai penunjukan Darwin Zahedy Saleh dari Partai Demokrat untuk jabatan itu dicemaskan ditujukan lebih untuk memenuhi pundi-pundi politik:

Ayu Purwaningsih

Editor : Hendra Pasuhuk