Demonstran Ditembak, Thailand Luaskan Situasi Darurat

Berita penembakan Mayor-Jendral Khatiya Sawasdipol dengan cepat tersebar di Bangkok, hari Kamis (13/5). Sawasdipol yang lebih dikenal dengan nama Seh Daeng, merupakan seorang tokoh kontroversial yang mendukung perjuangan kaum baju merah.

Seh Daeng ditembak di kepala, ketika sedang diwawancara oleh media tak jauh dari barikade yang menutup jalan ke kawasan perbelanjaan Bangkok. Para pekerja media pun mengiringinya, ketika ia dilarikan ke rumah sakit dan kantor berita AFP menerima informasi bahwa ia ditembak dari jauh. Namun hal ini belum dikonfirmasikan, dan juga belum diketahui siapa penembaknya.

Sementara itu di lokasi demo, suara tembakan dan ledakan terus terdengar usai bentrokan antara kelompok baju merah dengan pasukan keamanan. Disebutkan ada korban tewas, sementara puluhan orang luka-luka ketika pasukan keamanan Thailand mulai menembaki demonstran.

Sebelumnya militer Thailand yang menutup semua akses ke lokasi demonstran, juga mengancam menghentikan pasokan listrik dan air ke wilayah demo. Namun hal itu dibatalkan, karena justru penduduk kawasan pusat bisnis itu yang bakal menanggung akibatnya.

"Kami harus memperhatikan sejumlah hal jika aliran listrik dan air dihentikan. Para demonstran membawa jenset sendiri dan mencuri air dari keran pemadam kebakaran di tepi jalan. Oleh sebab itu, bila rencana itu dijalankan, maka sebenarnya justru penduduk dan pengusaha di lokasi, yang akan lebih terpukul daripada pengunjuk rasa“, demikian ugkap jurubicara militer Sansern Kaewkamnerd.

Kaewkamnerd menambahkan, pemerintah harus menggunakan cara lain untuk mendesak para demonstran. Bersamaan dengan itu, pemerintah Thailand menambah pemberlakuan situasi darurat terhadap 15 propinsi.

Penetapan situasi darurat memberikan militer keleluasaan lebih besar dalam menghadapi pengunjuk rasa dan kelompok anti pemerintah. Namun menurut jurubicara pemerintah Panitan Wattanayagorn, langkah itu hanya bertujuan menghambat masyarakat di daerah untuk berbondong-bondong datang ke Bangkok dan turut berdemonstrasi. Sebelumnya, situasi darurat baru diberlakukan di Bangkok dan satu propinsi lain.

Rabu (12/5) malam, PM Abhisit Vejjajiva membatalkan tawarannya untuk menyelenggarakan pemilu 14 November, dengan alasan demonstran baju merah menolak meninggalkan kawasan pusat bisnis dan belanja di Bangkok. Di pihak lain, tawaran Vejjajiva meraup kritik keras dari kaum baju merah, yang segera menyampaikan sejumlah tuntutan.

"Abhisit dari awal sudah tidak jujur kepada kami. Kami menuntut agar parlemen dibubarkan, dan ia tidak menjadwalkannya. Ia malah menjadwalkan pemilihan umum baru, padahal itu bukan wewenangnya. Yang bertanggung jawab untuk itu adalah komisi pemilu. Sedangkan Perdana Menteri hanya boleh membubarkan parlemen. Jadi kenapa ia tidak melakukannya?“, begitu tukas seorang demonstran.

Selain menuntut pembubaran parlemen, kaum baju merah menuntut agar Suthep Thaugsaban digiring ke pengadilan karena diduga memerintahkan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan. Bagaimana kelanjutan krisis di Bangkok, masih belum diketahui.

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN sudah menekankan perlunya penyelesaian, demi kebaikan regional. Pemerintah Amerika Serikat bahkan telah menutup kedutaannya dan menyampaikan kekuatirannya mengenai krisis politik Thailand. Sementara itu, kelompok baju merah cukup siap untuk bertahan lebih lama dan kini, banyak tentara yang bersimpati kepada mereka.

EK/ML/DW/rtr/afp/dpa/ap