1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Defisit Anggaran Bayangi Kemenangan Presiden Mursi

24 Desember 2012

Defisit anggaran yang membengkak di Mesir bakal menyibukkan Presiden Muhammad Mursi dalam beberapa pekan ke depan. Hingga kini pemerintah belum mencari dukungan oposisi untuk menghapus subsidi dan menaikkan pajak.

https://p.dw.com/p/178UP
Foto: AP

Kondisi perekonomian Mesir yang memburuk menyisakan waktu sempit bagi Presiden Muhammad Mursi buat merayakan kemenangannya dalam referendum konstitusi yang kontroversial pekan lalu. Mursi didesak untuk segera menyusun kebijakan penghematan untuk memangkas defisit anggaran yang kian membengkak.

Sejumlah pengamat politik meragukan konstitusi yang kental aroma Syariah Islam itu dapat dijadikan landasan untuk mengatasi persoalaan pelik ekonomi. "Untuk pengetatan anggaran dibutuhkan konsensus politik. Dan ini memerlukan sistem politik yang terbuka, di mana jutaan orang memiliki hak suara," kata pakar ekonomi Arab, Amr Adly.

Mesir harus memangkas defisit anggaran untuk mengamankan kucuran dana pinjaman sebesar 4,8 Milyar US-Dollar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Sejak kejatuhan Husni Mubarak, perekonomian Mesir mengalami penurunan sebagai buntut merosotnya jumlah wisatawan asing dan hilangnya dana investasi jangka panjang. Adly meyakini, kelompok oposisi akan memanfaatkan kebijakan penghematan Mursi untuk mengkampanyekan sikap anti Ikhwanul Muslimin.

"Tindakan Mursi menyatukan kami," kata Ahmed Said dari Front Pembebasan Mesir soal barisan oposisi yang selama ini terpecah belah. Oposisi Mesir kini bersiap menghadapi pemilu legislatif dalam dua bulan ke depan. Said mengritik, Mursi belum mengajak kelompok oposisi berembuk, kendati kebijakan pengetatan anggaran membutuhkan dukungan semua pihak.

Kesulitan terbesar bagi Mursi adalah menaikan pajak dan menghapus subsidi bahan bakar. Beberapa pekan lalu menjelang referendum Mursi terpaksa mencabut kenaikan pajak alkohol, rokok dan tarif telekom setelah mendaatz hujan kritik dari media dan kelompok oposisi. Tindakannya itulah yang memaksa IMF menunda kucuran dana pinjaman yang diperkirakan baru akan disetujui Januari mendatang. 

rzn (rtr/afp)