1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Sosial

Debat Reformasi DK PBB Mandeg

13 tahun Kofi Annan, sekjen PBB saat itu, menekankan pentingnya reformasi badan PBB agar organsisasi tersebut mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Reformasi PBB juga dibahas dalam SU, Kamis (23/09) mendatang.

default

Markas PBB di New York

Joseph Deiss, presiden Sidang Umum ke-65 PBB dengan jelas mengatakan, PBB adalah forum debat terbaik untuk masalah global, tapi:

"Publik memandang Sidang Umum PBB sebagai instansi tanpa gigi, klub untuk berdebat yang tak punya pengaruh."

Joseph Deiss bertekad untuk kembali menjadikan PBB sebagai pusat pemerintahan dunia. 65 tahun setelah pendiriannya, PBB antara lain disaingi kelompok negara industri lama dan baru, yaitu kelompok G-20. Kelompok inilah dan bukan PBB yang mengarahkan dunia keluar dari krisis keuangan. Menurut William Pace, direktur Institut untuk Politik Global, PBB sudah berada di jalan yang benar menuju organisasi internasional yang lebih fungsional.

"Tahun 2005, negara anggota menyepakati sejumlah kebijakan reformasi penting. Mereka meneguhkan HAM sebagai pilar ketiga PBB, di samping perdamaian dan keamanan serta pembangunan."

Pace mengakui bahwa penerapan reformasi-reformasi ini tak selalu berhasil. Meski begitu, Pace mencatat sejumlah keberhasilan seperti misalnya peneguhan tanggung jawab tiap negara untuk melindungi warganya dari kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh lainnya adalah pembentukan komisi untuk konsolidasi perdamaian. Baru-baru ini, PBB menggagas satu badan urusan perempuan. Dan tujuan utama PBB, yaitu mencegah pecahnya perang Dunia ketiga juga berhasil dipenuhi.

Kalau organisasi beranggota 192 negara ini harus mengambil keputusan, PBB terbukti sangat lamban. Menlu AS Hillary Clinton dalam pidatonya di Washington baru-baru ini mengatakan:

"Kami mendukung reformasi yang membantu agar misi PBB dapat diimplementasikan dengan cepat, dengan jumlah tentara dan polisi terlatih yang memadai dan di bawah kepemimpinan militer dan sipil yang berkualitas tinggi."

Clinton menambahkan, yang sekarang dibutuhkan adalah reformasi administrasi yang mencegah penyalahgunaan dan pengeluaran berlebihan. Amerika lama bertindak sebagai motor pendorong reformasi PBB. Tapi setelah pergantian kekuasaan di Gedung Putih, haluan AS menyoal reformasi berubah.

Perombakan DK?

Amerika Serikat merupakan satu dari lima negara yang memiliki hak veto. Di samping AS, Perancis, Inggris, Rusia dan Cina adalah anggota Dewan Keamanan. Badan ini tidak lagi mencerminkan pembagian kekuasaan global di abad ke-21 ini.

Ada sejumlah gagasan untuk mengganti aturan hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan. Misalnya dengan menambah anggota tetap badan ini dengan negara yang tidak memiliki hak veto. Jerman, Brasil, India dan Jepang membentuk satu kelompok kepentingan. Negara-negara ini berjanji untuk saling mendukung nominasi keanggotaan Dewan Keamanan. Tapi sampai sekarang upaya ini tak membuahkan hasil.

Usulan lainnya adalah memperpanjang masa rotasi anggota tidak tetap Dewan Keamanan dari dua menjadi lima tahun. William Pace dari Lembaga untukKebijakan Global:

"Saya bukannya menginginkan negara tertentu untuk harus duduk di Dewan Keamanan selama lima tahun. Tapi ini masih lebih baik daripada memperebutkan kursi tetap dalam badan ini. Karena hal ini tidak akan terjadi dan hanya mengalihkan perhatian dari kelakuan kelima anggota tetap."

Berhubung kelima anggota tetap memiliki hak veto dan mereka tak akan mau dibatasi pengaruhnya, debat mengenai keanggotaan Dewan Keamaan saat ini mengalami jalan buntu.

Karena kebuntuan ini, Jerman saat ini berupaya untuk mendapatkan kursi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Pembagian kursi ini berlangsung berdasarkan kelompok negara. Untuk dua kursi bagi negara barat ada tiga pelamar, yaitu Jerman, Portugal dan Kanada.

Kanselir Angela Merkel dengan aktif mempromosikan Jerman di sela-sela KTT Milenium Pembangunan yang digelar di New York. Kanselir Merkel berjanji, jika Jerman terpilih untuk duduk dalam Dewan Keamanan sebagai anggota tidak tetap, maka ini membuka peluang untuk mendorong upaya reformasi Dewan Keamanan yang sudah mandeg selama bertahun-tahun.

Meski proses reformasi PBB berjalan lamban, tapi setidaknya di markas PBB yang berlokasi di pinggir Sungai Hudson terlihat tanda-tanda pembaruan. Penutupan sebagian lantai gedung dan kerangka bangunan di sekeliling gedung menunjukkan bahwa proses renovasi gedung lawas itu akhirnya dimulai.

Christina Bergmann/Ziphora Robina
Editor: Hendra Pasuhuk