Ceko Isyaratkan akan Ratifikasi Perjanjian Lissabon

Perjanjian Lissabon, menurut Presiden Rep. Ceko Vaclav Klaus "tidak dapat dihentikan lagi." Menurutnya proses ratifikasi telah berkembang terlalu jauh. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan harian "Lidove Noviny" Sabtu (17/10). Saat ini pengesahan Perjanjian Lissabon tinggal menunggu tanda-tangan Republik Ceko.

Klaus mendesak dirumuskannya aturan pengecualian untuk negaranya dalam deklarasi hak dasar yang akan berlaku pasca pengesahan Perjanjian Lissabon. Republik Ceko mengkhawatirkan, warga minoritas Jerman di wilayahnya akan menggunakan pasal-pasal dalam Charta tersebut mengenai hak atas kepemilikan untuk menuntut pengembalian harta yang dirampas setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Klaus: Inggris tidak berperan

Namun Klaus menegaskan, aturan pengecualian bagi Republik Ceko dapat dicantumkan di dalam perjanjian selanjutnya yang nantinya harus diratifikasi kembali oleh ke-27 negara anggota Uni Eropa. Menurutnya, sebuah "janji" yang tertulis sebagai klausul tambahan dalam Pernjanjian Lissabon sudah mencukupi.

Klaus menampik kekhawatiran bahwa Ceko akan memperlambat penandatanganan Perjanjian Lissabon hingga kemenangan kelompokm konservatif dalam pemilu legislatif di Inggris. "Saya tidak bisa dan tidak akan menunggu pemilu di Inggris, kecuali akan diadakan dalam beberapa hari atau minggu ke depan," tandasnya.

Partai konservatif Inggris sebelumnya mengumumkan akan menggelar referendum mengenai Perjanjian Lissabon jika memenangkan pemilu. Dengan cara itu, partai pimpinan David Cameron itu berharap dapat mengagalkan ratifikasi Perjanjian Lissabon. Pemilu Legislatif Inggris direncanakan akan digelar awal tahun 2010 mendatang.

Belum ada Keputusan Mahkamah Konstitusi

Meski demikian Vaclav Klaus harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut kini sedang menguji apakah Perjanjian Lissabon sesuai dengan konstitusi Republik Ceko. Keputusan Mahkamah diperkirakan akan muncul 27 Oktober.

Sejak lebih dari 10 tahun Uni Eropa menunggu pengesahan konstitusi yang akan digunakan sebagai landasan reformasi. Saat ini struktur kekuasaan di Uni Eropa dianggap tidak demokratis karena lemahnya kewenangan parlemen Eropa.

RN/AN//dpa/afp/rtr