Brexit: Inggris Siap "Berperang" dengan Spanyol

Hubungan Uni Eropa dan Inggris pasca Brexit mendapat alur yang ganjil setelah bekas ketua umum Partai Konservatif, Michael Howard, mendesak Perdana Menteri Theresa May untuk bersikap keras seputar Gibraltar seperti pada isu Kepulauan Falkland. Kawasan kecil di tepi Spanyol yang sejak 1713 milik Inggris itu menjadi salah satu isu perundingan pasca Brexit.

Pemerintah Spanyol sebelumnya meminta Uni Eropa untuk tidak mengikutsertakan Gibraltar dalam perundingan Brexit. Sebaliknya Madrid akan ikut menentukan apakah hasil perundingan Inggris dan Brussels akan juga berlaku di wilayah yang didiami 32.000 penduduk tersebut. Spanyol sejak lama mempersoalkan klaim teritorial Inggris atas Gibraltar.

"Setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa, maka tidak ada perjanjian antara Uni Eropa dan Inggris yang berlaku untuk Gibraltar tanpa kesepakatan antara Inggris dan Spanyol," begitu bunyi rancangan garis besar perundingan Brexit yang diusulkan Brussels.

Isu tersebut lantas disambut dengan sentimen nasionalistik di Inggris. Dalam kolom Sunday Telegraph Menteri Luar Negeri Boris Johnson misalnya menulis, "Gibraltar tidak dijualbelikan. Gibraltar tidak bisa diperdagangkan. Gibraltar tidak bisa ditawar-tawar"

Bekas Ketua Umum Partai Konservatif, Michael Howard, bahkan meminta May untuk bersikap layaknya bekas Perdana Menteri Maragret Thatcher yang memilih berperang dengan Argentina untuk melindungi klaim teritorial Inggris atas Kepulauan Falkland atau Malvinas.

"35 tahun lalu perdana menteri perempuan lain mengirimkan pasukan ke ujung dunia untuk melindungi sekelompok kecil warga Inggris melawan negara berbahasa Spanyol yang lain. Saya yakin perdana menteri kita saat ini akan menunjukkan komitmen yang sama terhadap penduduk Gibraltar," ujarnya kepada Sky News.

Menteri Pertahanan Sir Michael Fallon bernada serupa. "Kita akan melindungi Gibraltar karena kedaulatan tidak bisa diubah tanpa persetujuan penduduk Gibraltar," ujarnya.

Komentar Howard sontak mendulang kritik dari kubu oposisi. Ketua Umum Partai Liberal Demokrat, Tim Farron, mengatakan "tidak bisa dipercaya bahwa hanya dalam satu pekan setelah mengaktifkan artikel 50, Partai Konservatif mulai mendiskusikan potensi perang dengan Eropa."

rzn/yf (rtr,afp)