1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Berlusconi Kalah, Mahkamah Konstitusi Italia Batalkan Imunitas

Mahkamah Konstitusi Italia hari Kamis (13.1.) memutuskan untuk tidak memberlakukan bagian dari undang-undang imunitas yang selama ini melindungi Perdana Menteri Berlusconi dari hukum.

default

Terhambat hadir karena tsibuk dengan tugas-tugas kenegaraan. Alasan itu acap dikumandangkan, saat Perdana Menteri Silvio Berlusconi maupun anggota pemerintahannya dipanggil ke pengadilan. Mulai Kamis (13/01), alasan itu tidak lagi berlaku. Para petinggi pemerintah Italia tak lagi bisa dengan ringan menunjuk pada undang-undang imunitas dan tidak menghadiri sidang.

Dengan suara mayoritas, Mahkamah Konstitusi Italia menetapkan bahwa undang-undang sementara yang digulirkan pemerintah Italia itu melanggar konstitusi. Berulang kali undang-undang kontroversíal itu dikritik. Khususnya, butir mengenai imunitas yang bersifat otomatis.

Juga bahwa undang-undang sementara itu, tidak mencantumkan perlunya pertimbangan hakim sehubungan alasan yang diberikan. Hal yang menurut Hakim Ketua Pengadilan Konstitusi, Antonio Baldassarre sangat tidak layak, "Masalah utama undang-undang itu adalah sifatnya yang otomatis. Presiden Berlusconi bisa dengan mudah bilang, saya terhambat maka pengadilan akan harus ditunda. Bagi saya itu sebuah otomatisasi.“

Tak heran, bahwa bagian undang-undang yang dinyatakan melanggar konstitusi adalah yang memberi peluang bagi Berlusconi untuk menunda pengadilannya selama 18 bulan. Dalam keputusan baru ini ditetapkan, bahwa masing-masing hakim berhak memutuskan apakah Berlusconi dan para menterinya akan dipaksa menghadiri sidang pengadilan atau tidak.

Di luar gedung pengadilan, kelompok-kelompok anti-pemerintah merayakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pun para pendukung Berlusconi langsung mengambil posisi. Jurubicara partai Berlusconi, PDL menepis keputusan para hakim. Daniele Capezzone mengatakan, keputusan itu tidak akan berdampak pada Berlusconi. Menunjuk pada pemilu 2008, ia tegaskan bahwa Berlusconi dipilih oleh rakyat dengan suara mayoritas. Menteri Kebudayaan Sandro Bondi mengecam pengadilan yang menempatkan dirinya lebih tinggi dari orde demokratis yang sudah ada.

Sementara dalam Mahkamah Konstitusi hanya 3 hakim yang menentang keputusan ini, 12 hakim lainnya mendukungnya. Ini suara mayoritas yang tegas dan bakal membuat pusing Perdana Menteri Italia dan para pengacaranya. Padahal sehari sebelumnya, usai pertemuan puncak Jerman-Italia, Berlusconi masih tampil nyeleneh menghadapi pengambilan suara itu,

"Bagi saya semua sama saja, apakah sebuah proses dihentikan atau tidak. Proses ini betul-betul hanya lelucon. Stabilitas pemerintah tidak terancam, apapun yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi itu."

Dossierbild Korruption

Namun faktanya ada dua proses di pengadilan Milano terhadap Perdana Menteri kayaraya itu yang akan segera dibuka kembali. Dalam satu kasus, Berlusconi dituduh telah menyuap pengacara Inggris David Mills untuk memberikan keterangan palsu kepada pengadilan di tahun 90-an.

Dalam kasus lainnya, Berlusconi dituduh telah menggelapkan uang pajak dalam membeli sejumlah hak siar televisi untuk imperium media miliknya, Mediaset. Proses ketiga, yang juga terkait dengan pelanggaran aturan perpajakan masih belum dimulai.

Banyak pengamat menilai, bahwa keputusan ini belum tentu bisa menggoyangkan jabatan Berlusconi. Pasalnya, sebelum adanya undang-undang sementara yang memberikan imunitas itu, tim pengacara Berlusconi sudah berulangkali kali berhasil menunda proses pengadilan. Bila penundaan terjadi lagi, kemungkinan besar kasus-kasus kriminal Berlusconi itu akan sudah jatuh tanggal dan tak bisa diproses mundur. Di pihak lain, Desember lalu Berlusconi hanya lolos tipis menghadapi mosi tidak percaya dalam parlemen Italia.

Tilmann Kleinjung / Edith Koesoemawiria
Editor: Ziphora Robina

Laporan Pilihan